BOGOR (Waspada): Konstelasi geopolitik saat ini masih diwarnai pertarungan hegemoni memperebutkan sumber daya alam, penguasaan pasar, dan unjuk kekuatan militer. Dalam pertarungan geopolitik tersebut, Asia Pasifik menjadi pivot geopolitik sebagaimana telah digambarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1930.
Hal ini dipaparkan Hasto Kristiyanto saat memaparkan disertasi berjudul “Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya terhadap Pertahanan Negara” di hadapan para penguji internal dan eksternal serta tamu undangan yang hadir di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (6/6/2022).
Hasto mengatakan urgensi penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian pendahuluannya, yang menunjukkan besarnya gap kognisi Soekarno sebagai pemimpin visioner, melintasi jaman, dengan kognisi tinggi, rata-rata di atas 52%. Hal ini berbanding terbalik dengan kognisi yang relatif rendah terhadap peran Presiden Soekarno pada Konfrensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan Pembebasan Irian Barat, dimana yang tidak tahu mencapai di atas 60%.
“Perumusan masalah penelitian ini dengan melihat pertarungan geopolitik di Timur Tengah, kawasan Euro-Asia, dan di Samudera Pasifik seperti di Laut Cina Selatan. Kesemuanya masih diwarnai narasi Eropa dan Amerika Sentris,” papar Hasto.
Ia mengatakan di tengah pertarungan hegemoni tersebut bagaimana pemikiran geopolitik Soekarno dapat menjadi alternatif solusi terhadap berbagai persoalan geopolitik dunia? Dan di sinilah penelitian ini menjadi penting.
Akhirnya, Hasto mengatakan dirinya merumuskan masalah dalam empat pertanyaan penelitian.
“Pertama, apa dan bagaimana pemikiran geopolik Soekarno dan pengaruhnya bagi kepentingan nasional Indonesia? Kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap dunia? Ketiga, bagaimana pengaruh dan dampaknya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno? dan keempat, bagaimana relevansi dan implementasinya terhadap kebijakan pertahanan negara paska Soekarno?,” urai Hasto.
Dijelaskannya dari disertasinya bisa didapat manfaat akademis untuk mengonstruksikan secara teoritis pemikiran geopolitik Soekarno. Sementara manfaat praktis, secara makro misalnya, sebagai pengarus-utamaan kebijakan pembangunan nasional, kepentingan nasional, pertahanan negara, dan kebijakan luar negeri.
Hasto melanjutkan bahwa pemikiran geopolitik Soekarno berkerangka pada Pancasila sebagai ideologi politik guna mewujudkan kepentingan nasional melalui diplomasi luar negeri dan pertahanan bagi terwujudnya tata dunia baru.
Hal itu merupakan sintesa yang diuji oleh Hasto Kristiyanto dalam disertasinya.
Mengingat, Soekarno memperoleh pendidikan keluarga yang kuat sehingga memiliki nilai-nilai kepahlawanaan, rasa cinta
pada Tanah Air, cinta pada alam, dan kemanusiaan yang sangat kuat.
Sementara intelektualitas Soekarno juga kuat, dimana tradisinya dibangun dari buku yang menjadi sarana pertemuan kritis dengan para tokoh dunia; dipertajam dengan dialektika pemikiran dengan para pejuang kemerdekaan. Kesemuanya membentuk tradisi intelektual Soekarno yang memunculkan ide, imajinasi, dan tindakan strategis Soekarno.
“Dalam kerangka pemikiran geopolitik Soekarno, Pancasila sebagai ideologi geopolitik guna perjuangan mewujudkan kepentingan nasional melalui diplomasi luar negeri dan Pertahanan bagi tata dunia baru,” jelas Hasto.
Hasto lalu menjelaskan imajinasi Soekarno tentang peta PAN INDONESIA yang disahkan dalam Rapat BPUPK pada 11 Juli 1945. Dimana wilayah negara Indonesia mencakup wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau disekitarnya; kecuali Filipina karena telah merdeka.
Hasto menjelaskan berbagai uji variabel yang dia telah lakukan untuk membuktikan bahwa geopolitik Soekarno sudah memenuhi unsur teoritik dan empirik. Juga memenuhi syarat variabel lainnya seperti demografi dan politik; hingga variabel kepentingan nasional, politik, sumber daya alam, dan koeksistensi damai.
“Berdasarkan analisa kualitatif dapat disusun body of knowledge Soekarno. Dalam konsepsi ini Indonesia merupakan satu kesatuan kebangsaan, kenegaraan, tekad atau ideologi dan satu kesatuan kesadaran cita-cita sosial,” tegas Hasto. (irw)
