Alasannya Demi Narkoba, Wali Kota Tanjungbalai Berambisi “Caplok” Lima Kecamatan Asahan

  • Bagikan
Kepala BNN RI Komjen Pol Martinus Hukom memukul bedug pemberantasan narkoba di Kota Tanjungbalai diikuti pemukulan kentungan oleh Kapoldasu, perwakilan Mendagri, dan forkopimda Kota Tanjungbalai. Waspada/Rasudin Sihotang
Kepala BNN RI Komjen Pol Martinus Hukom memukul bedug pemberantasan narkoba di Kota Tanjungbalai diikuti pemukulan kentungan oleh Kapoldasu, perwakilan Mendagri, dan forkopimda Kota Tanjungbalai. Waspada/Rasudin Sihotang

TANJUNGBALAI (Waspada) : Wali Kota Tanjungbalai, Waris Thalib, menggemparkan jagat media dengan usulannya yang berani, “mencaplok” lima kecamatan dari Kabupaten Asahan untuk dimasukkan ke wilayah Tanjungbalai.

Alasannya cukup menohok, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanjungbalai yang kecil tak mampu membiayai pembangunan dan pemberantasan narkoba.

“Kita sudah punya perda tentang narkoba, pemberantasan barang haram ini butuh anggaran, tapi Tanjungbalai tak punya laut, tidak punya perkebunan, pertanian yang bisa jadi PAD,” ujar Waris dalam sambutannya di acara pencanangan Desa Bersih Narkoba di Kel Selat Tanjungmedan Kota Tanjungbalai, Rabu (24/4).

Waris kemudian menunjuk lima kecamatan yang diincarnya, Sei Kepayang, Sei Kepayang Timur, Sei Kepayang Barat, Tanjungbalai, dan Simpang Empat. Kelima wilayah ini bak “kue lezat” bagi Tanjungbalai, di mana Waris Thalib mengatakan terdapat pelabuhan internasional di Bagan Asahan dan area perkebunan di Sei Kepayang dan Simpang Empat.

“Kami ingin punya laut agar ada pelabuhan Internasional di sini yang bisa hasilkan PAD itu di wilayah Bagan Asahan. Kami ingin punya pertanian perkebunan di Sei Kepayang dan Simpang Empat, sekaligus punya jalan lintas Sumatera,” kata Waris ambisius di hadapan kepala BNN RI, Komjen Martinus Hukom, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Noval, ST, Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, SH.,SIK.,M.Si, Kepala Kesbangpol Provinsi Sumut yang mewakili Pj Gubernur Sumatera Utara,

Waris menjelaskan bahwa minimnya PAD membuat Tanjungbalai kesulitan dalam memerangi narkoba, yang marak di wilayahnya karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. “Itulah alasannya kami ingin punya anggaran sendiri dengan PAD yang besar untuk mengakomodir tindakan penyalahgunaan narkoba ini,” tegasnya.

Upaya “pencaplokan” ini pun mendapat tanggapan dari Kepala BNN RI, Komjen Pol Martinus Hukom. Martinus menekankan pentingnya program “Desa Bersinar” di Tanjungbalai, di mana satu kelurahan diharuskan bersih total dari narkoba dan menjadi contoh bagi kelurahan lainnya.

Pencanangan “Desa Bersinar” di Tanjungbalai diharapkan menjadi langkah awal dalam memerangi narkoba dan meningkatkan PAD. Namun, usulan “pencaplokan” Waris masih menuai pro dan kontra, dan perlu dikaji lebih mendalam oleh pihak terkait karena terdapat kompleksitas isu dan kepentingan yang perlu dipertimbangkan dengan matang. (a21/a22).

  • Bagikan