PADANG LAWAS (Waspada): Di kabupaten Padang Lawas (Palas), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Gaji Honorer tidak terbayarkan hingga akhir tahun.
Demikian informasi yang diperoleh Waspada, Senin (29/7) ditengah-tengah pembahasan anggaran KUA PPAS PAPBD Palas 2024.
Sebagaimana yang disampaikan Ketua DPRD kabupaten Padang Lawas, Amran Pikal Siregar, S.Sos. I melalui jurubicara Badan Anggaran, Ir. Ike Taken Hasibuan, MT terkait anggaran daerah yang rendah ditambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.
Kata Ike sampai sekarang sudah memasuki akhir bulan Juli, sesuai keterangan eksekutif bahwa realisasi PAD baru sekitar Rp. 20, 8 miliar atau sekitar 43 persen dari estimasi capaian PAD tahun 2024.
Dan bila berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, dimana realisasi PAD hanya kisaran 50 sampai 60 persen dari target PAD.
Kata Ike tahun ini target PAD hanya sekitar Rp. 47 miliar, itupun sudah termasuk PAD yang sifatnya keluar masuk sebesar Rp. 14 miliar, salah satunya termasuk dana BPJS.
Kondisi ini diperkirakan dipicu oleh beban akibat penerimaan P3K yang dinilai melampaui kemampuan anggaran.
Dimana tahun 2022 lalu pemerintah Padang Lawas menampung anggaran pengangkatan 1.200 lebih pegawai P3K yang membebani anggaran sekitar Rp 70 miliar, disisi lain PAD tahun demi tahun semakin menurun.
Bahkan di tahun 2019, awal dibentuk Badan pendapat Daerah (Bapenda) yang dipimpin GT. Hamonangan Daulay sudah diingatkan supaya setiap tahun dievaluasi.
Karena pembentukan Bapenda diharap akan bisa mendorong peningkatkan PAD, nyatanya sampai sekarang capaian PAD tidak sesuai dengan yang diharapkan, jelas Ike. (a30/B)
