TAPSEL (Waspada): Serapan anggaran Pemkab Tapanuli Selatan hingga bulan Agustus 2024, masih 46,74 persen. Setara dengan Rp800.450.000.000 dari Rp1.712.620.000.000 rencana Belanja Daerah di APBD tahun 2024.
Artinya, masih ada sisa 53,26 persen atau Rp912.170.000.000 lagi anggaran yang harus dibelanjakan selama empat bulan ke depan atau sampai akhir Desember 2024.
Demikian data dihimpun dari website resmi Kementerian Keuangan RI, Selasa (17/9/2024). Sayangnya, belum ada pihak Pemkab Tapsel yang bisa dihubungi terkait hal ini.
Dari kondisi tersebut, diperkirakan APBD Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2024 akan mengalami penggembungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ratusan miliar rupiah sebagaimana yang terjadi pada tahun 2021, 2022 dan 2023.
Sebelumya hal ini juga sudah terkuak dalam diskusi pengkayaan visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu dan Jafar Syahbuddin Ritonga (BAGUSI), yang diadakan Perhimpunan Purnabakti Aparatur Sipil Negara (PPASN) Pemkab Tapsel, Selasa (10/9/2024).
Ketua PPASN Pemkab Tapsel, Marasaud Harahap, sangat terkejut mengetahui kondisi pengelolaan keuangan daerah yang sangat memprihatinkan di empat tahun kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu. Ternyata tidak juga semakin membaik.
Bengkaknya SiLPA atau dana menganggur/idle yang diperkirakan terjadi tahun ini, seolah akan mengulang kejadian yang sama di tiga tahun terakhir. “Padahal kondisi seperti ini tidak pernah terjadi semasa pengabdian kami bersama pak Syahrul,” sebut Marasaud sembari mempertanyakan keseriusan Bupati selaku penanggung jawab penggunaan APBD dan peran Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rocky Gultom anggota Fraksi Gerindra dan Rawi Ritonga anggota Fraksi Golkar DPRD Tapsel yang hadir di diskusi itu, membenarkan terjadinya perlambatan eksekusi program yang sudah tertuang dalam APBD Tapsel 2024. Utamanya pada Belanja Modal yang sampai Juni 2024 (semester I) baru terserap Rp10,95 M atau 3,93 persen dari Rp278,48 M total rencana Belanja Modal.
Seperti belanja jalan, irigasi dan jaringan. Dalam satu tahun, anggaran direncanakan sebesar Rp198.116.678.705 atau Rp198, 11 miliar. Sementara sudah enam bulan berlalu, baru terpakai Rp4.628.358.455 atau Rp4,62 miliar.
Belanja gedung dan bangunan, direncanakan Rp48.516.991.150 atau Rp48,5 miliar. Hingga bulan Juni 2024, anggaran yang dipakai baru Rp4.628.358.455 atau Rp4,6 miliar.
Belanja peralatan dan mesin, direncanakan Rp31.849.296.909 atau Rp31,8 miliar. Sudah enam bulan berlalu, anggaran yang digunakan baru Rp1.474.605.536 atau Rp1,4 miliar.
Sehingga dari Rp278.482.966.764 atau Rp278,4 miliar rencana Belanja Modal di tahun 2024, sampai satu semester tahun anggaran berjalan, penggunaannya atau serapannya baru Rp10.955.512.192 atau Rp10,9 miiar.
“Hal ini sesuai dengan Laporan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Bupati Dolly Pasaribu ke DPRD Tapsel melalui suratnya tertanggal 15 Juli 2024. Yang mana pada akhir laporan tersebut, Bupati sudah memperkirakan (prognosis) akan terjadi SiLPA sebesar Rp183 miliar lebih,” jelas Rocky dan Rawi.
Adapun rincian rencana Belanja Daerah 2024 sebesar Rp1,7 Triliun terdiri dari Belanja Pegawai Rp575,8 M, Belanja Barang Rp519,5 M, Belanja Hibah Rp78,3 M, Belanja Sosial Rp3,4 M, Belanja Modal Rp278,4 M, Belanja Tak Terduga Rp3 M, dan Belanja Transfer Rp253,9 M, jelas kedua anggota DPRD Tapsel tersebut.
Syahrul M. Pasaribu, mantan Bupati Tapsel dua periode sekaligus Ketua Dewan Pembina PPASN Tapsel yang hadir di diskusi itu, menyatakan prihatin atas pengelolaan APBD tahun 2024 yang berjalan sangat lambat. Paling menyedihkan lagi, sebutnya, konfigurasi atau struktur APBD 2024 kurang mencerminkan yang pro rakyat.
Contohnya Belanja Modal 2024 yang di gunakan untuk kepentingan rakyat, jumlahnya hanya sebesar Rp278,48 M atau 16,4 persen dari Rp1,7 Triliun rencana Belanja Daerah yang perealisasiannya juga sangat lambat. Sementara itu realisasi Belanja Modal 2021 sebesar Rp236,9 M atau 18,26 persen dari Rp1,29 Triliun realisasi Belanja Daerah.
Tahun 2022 realisasi Belanja Modal Rp305,8 M atau 21,07 persen dari Rp1,45 Triliun realisasi Belanja Daerah. Tahun 2023 realisasi Belanja Modal sebesar Rp501,3 M atau 27,54 persen dari Rp1,82 Triliun realisasi Belanja Daerah.
Kalau beginilah kondisinya, Syahrul yang juga Sekretaris Wantim Golkar Sumut itu mengatakan pembangunan infrastruktur akan tetap melambat. “Akibatnya SiLPA akan terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai ratusan miliar rupiah,” ujarnya dengan rasa sedih.
Kata Syahrul, Pemkab Tapsel punya anggaran yang lumayan cukup, tetapi tidak dipergunakan untuk akselerasi pembangunan. Akibatnya terjadi perlambatan pembangunan di tiga tahun terakhir, uang daerah menjadi SiLPA atau ‘mengendap’ di bank.
Padahal jika anggaran itu dipergunakan, banyak jalan-jalan rusak yang bisa diperbaiki. Pembangunan terwujud di berbagi kecamatan, perputaran ekonomi meningkat dan tentu berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Syahrul mengatakan, SiLPA atau uang Pemkab Tapsel yang “menganggur” di bank pada tahun 2021 mencapai Rp247 miliar. Tahun 2022 lebih banyak lagi, yaitu Rp345 miliar. Tahun 2023 sebesar Rp115 miliar dan tahun 2024 diperkirakan Rp183 miliar.
Dari laporan semester pertama Bupati ke DPRD Tapsel sebagaimana yang disampaikan Rocky dan Rawi sebelumnya, Syahrul sangat miris melihat serapan anggaran Belanja Modal. Sebab, penggunaan anggaran tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Terakhir, Syahrul berharap di sisa waktu empat bulan terakhir ini, Pemkab Tapsel dapat memacu pelaksanaan program pembangunan yang ada di APBD. Utamanya Belanja Modal yang dapat di nikmati langsung oleh masyarakat seperti jalan termasuk jalan usaha tani, jembatan, irigasi dan jaringan, dengan catatan tetap mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. (a05)
