Ketua DPRK, Arafat Ali: Tahun 2023 Harus Ada Pemerataan Pembangunan Di Aceh Utara

- Aceh
  • Bagikan

ACEH UTARA (Waspada): Pada Pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Aula Setdakab Aceh Utara, Rabu (23/3) siang, Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali menyebutkan, pada tahun 2023 harus terjadi pemerataan pembangunan di kabupaten itu.

Untuk melaksanakan pembangunan di Aceh Utara tidak harus terfokus pada sarana pembangunan jalan dan jembatan. Untuk jalan dan jembatan atau sarana infrastruktur lainnya tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Cipta Karya saja, tetapi pemerataan pembangunan dapat dilakukan oleh semua SKPK yang ada di Aceh Utara di 27 kecamatan.

“Untuk pembangunan jalan walaupun belum maksimal tetapi saya melihat hampir merata. Kenapa tidak maksimal, ini sangat bergantung dengan ketersediaan anggaran. Usulan pembangunan jangan hanya terpaku di dua dinas yang saya sebutkan tadi, tetapi semua SKPK berkewajiban melaksanakan pembangunan di Aceh Utara sesuai dengan bidangnya masing-masing,” katanya.

Sebagai contoh, lanjut Arafat Ali, ada kecamatan yang belum memiliki sekolah dan ada kecamatan yang sudah memiliki banyak sekolah.”Ke depan untuk kecamatan tersebut tidak perlu lagi dibangun sekolah dan dilanjutkan untuk kecamatan yang belum banyak sekolahnya,” sebut Arafat Ali.

Begitu juga dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan berbagai dinas lainnya. “Anggaran yang tersedia di Aceh Utara memang sedikit, makanya setiap kepala dinas harus rajin mencari sumber anggaran lain yang ada di provinsi atau di tingkat pusat, seperti yang sering dilakukan oleh kepala Dinas PUPR dan Cipta Karya,” saran Ketua DPRK Aceh Utara itu.

Kemudian, karena jumlah anggaran yang sedikit, maka pamangku kebijakan harus memperioritaskan tiga program prioritas yang diusulkan dalam Musrembang kecamatan beberapa waktu lalu, yaitu Bidang Sosbud dan SDM.
“Untuk tiga program prioritas sesuai usulan di kecamatan masing-masing harus diperjuangkan, agar terjadinya pemerataan pembangunan sesuai harapan masyarakat. Kita paham bahwa anggaran kita sedikit, karena itu perlu keroyokan untuk masalah ini di Aceh Utara,” katanya. (b07).

  • Bagikan