SIGLI (Waspada): Sejumlah nelayan di Kabupaten Pidie mengaku kesulitan mengakses beli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama BBM jenis Pertalite.
Menanggapi keluhan para nelayan, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan (DKP) Kabupaten Pidie, Safrizal SSTP, Mec Dev, melalui Sekretaris DKP Pidie Azhari Hasyem, S.P.I, Rabu (14/9) mengungkapkan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pertamina agar masyarakat nelayan di daerah itu bisa membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite.
“Untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite, kami masih melakukan koordinasi dengan Pertamina, bisa tidak untuk dinas mengeluarkan surat rekomendasi BBM untuk Pertalite,” kata Azhari.
Sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis solar, DKP Kabupaten Pidie telah lama bisa mengeluarkan surat rekomendasi kepada nelayan agar para nelayan dapat dengan mudah membeli BBM solar bersubsidi di SPBU.
Dalam surat rekomendasi tersebut terdapat pembatasan jumlah pembelian. Untuk boat bermesin 3 GT setiap nelayan hanya dibolehkan membeli BBM jenis solar sebanyak 105 liter, sedangkan untuk boat bermesin di bawah 30 GT, syaratnya harus melampirkan dokumen kapal, namun dia tidak menjelaskan batas jumlah BBM solar bersubsidi yang boleh dibeli nelayan.
“Tetapi nelayan bisa juga membeli sesuai kebutuhan dan anggaran yang ada. Misal dia punya uang Rp50.000 untuk beli BBM solar 7 liter, itu boleh juga. Terpenting mereka punya surat rekomendasi dari DKP Kabupaten Pidie,” kata Azhari menjelaskan.
Karena itu, dia mendorong para nelayan yang belum mendapatkan surat rekomendasi dari DKP Kabupaten Pidie segera melakukan pengurusan, dengan syaratnya antara lain, pengajuan rekomendasi dari Abu Laot Lhok, dan permohonan pemilik boat. Selanjutnya, kedua surat itu dibawa ke Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Pidie. “Jadi dua surat tadi itu mutlak harus ada,” tuturnya.
Azhari mengungkapkan berdasarkan data di Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Pidie, jumlah nelayan di Kabupaten Pidie sebanyak 4.507 orang, dan jumlah boat 1.427 unit. Dia menegaskan jajarannya terus mengawasi pemanfaatan surat rekomendasi untuk membeli BBM bagi nelayan. Namun karena tenaga DKP Pidie terbatas sehingga pengawasan yang dilakukanpun tidak bisa setiap hari. “Pengawasan itu juga bagian dari tugas kami, tetapi karena staf kita juga terbatas sehingga kuurang masimal juga karena kita tidak bisa lakukan setiap hari,” pungkasnya. (b06)