BANDA ACEH (Waspada.id): Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., memimpin rapat koordinasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (18/9), untuk menegaskan peran KDMP sebagai instrumen strategis dalam pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan.
Dalam laporannya, Wagub menyebutkan bahwa di Aceh sudah terbentuk 6.497 KDMP, namun baru 75 yang beroperasi penuh. “Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tetapi motor penggerak desa untuk menjawab persoalan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat,” ujar Fadhlullah.
Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya penyamaan pandangan antara pusat dan daerah dalam mengawal program prioritas Presiden. Menurutnya, KDMP adalah sarana nyata pemberdayaan desa.
“Alhamdulillah sekarang sudah ada uangnya. Yang paling penting, kalau koperasi desa sudah berjalan, dia bisa langsung menyerap gabah petani. Koperasi yang bayar, nanti Bulog yang beli (dari koperasi). Desa akan mandiri,” kata Zulkifli.
Fadhlullah menyoroti tantangan utama yang dihadapi KDMP, mulai dari literasi koperasi yang masih rendah, kelemahan manajemen SDM, hingga keterbatasan permodalan. Pemerintah Aceh mendorong percepatan operasionalisasi KDMP dengan memperkuat kelembagaan, menggandeng Himbara untuk akses modal, dan melibatkan BUMN dalam mendukung usaha koperasi.
“Dana desa 10 tahun terakhir mencapai Rp49,1 triliun. Tahun ini saja Rp4,73 triliun, dengan Rp1,01 triliun khusus untuk ketahanan pangan. Potensi ini harus benar-benar kita arahkan untuk kemandirian gampong,” kata Wagub.
Zulkifli menambahkan bahwa seluruh program pemerintah, termasuk bantuan pangan, akan disalurkan melalui KDMP untuk memangkas rantai distribusi, menstabilkan harga, dan menyejahterakan petani.
“Saya minta semua proaktif. Camat, bupati, wali kota, sampai gubernur harus ikut aktif. Sosialisasi juga penting, makanya ada Satgas. Tolong dibantu sampai ke satgas terbawah,” ujarnya.
Rapat tersebut juga diikuti Wamendagri Bima Arya, Kepala Badan Pangan Nasional, anggota DPR RI Nazaruddin Dekgam, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Sekda Aceh, sejumlah wali kota dan bupati, serta sejumlah kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh.(id65)
