8 Puskesmas di Tebingtinggi Gagal Terima Dana BPJS Rp479,5 Juta

TEBINGTINGGI (Waspada.id): Sebanyak 8 dari 9 Puskesmas yang ada di kota Tebingtinggi, ternyata gagal menerima dana BPJS kesehatan berasal dari APBD TA 2026 yang dialokasikan mencapai Rp25 miliar untuk 26 ribu penerima manfaat. Satu Puskesmas yang berhasil menerima hingga 100 persen, yakni Puskesmas Pasar Gambir. Selebihnya hanya mampu menerima rata-rata 90% dari alokasi dana yang ada.

Hal itu terungkap, Rabu (30/9), saat Ketua Komisi I DPRD Kota Tebingtinggi Hiras Gumanti bersama rekannya Indra Gunawan, melakukan kunjungan mendadak ke Puskesmas Satria di Jln. Imam Bonjol. Kedua Legislator itu diterima Kepala Puskesmas dr. Aida Simarmata dan Kabid Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan drg. Faisal di ruang kerja Ka. Puskesmas.

Pada pertemuan itu, Hiras Gumanti mempersoalkan rendahnya capaian layanan kesehatan Puskesmas Satria, hingga dari data yang ada, gagal terima kapitasi mencapai Rp127,746 juta. "Ini Puskesmas yang paling tinggi gagal terimanya dari semua Puskesmas yang ada," ujar Hiras.

Sempat terjadi perdebatan panas, di antara dua legislator itu dengan Ka. Puskesmas dan Kabid Yankes. Pasalnya, keterangan kedua pejabat kesehatan itu, dinilai kedua Legislator itu bertele-tele.

Usai pertemuan Legislator dan pejabat kesehatan mendokumentasikan kegiatan mereka. Waspada.id/Khalik

Menurut Kabid Yankes drg. Faisal ada beberapa penyebab gagalnya target penerimaan, di antaranya rasio dokter dengan pasien tidak seimbang. "Semua dokter di Puskesmas kurang, jadi layanan tak maksimal," terang dr. Faisal. Selain itu, kurangnya kunjungan pasien dan pasien khusus spesialis (diabetes dan hipertensi), atau adanya pasien yang minta layanan tak sesuai rujukan. "Itu yang jadi beberapa penyebabnya," pungkas Faisal yang didukung data yang diberikan Ka. Puskesmas pada kedua legislator itu.

Indra Gunawan dalam kesempatan itu, membeberkan dana yang disediakan untuk layanan kesehatan masyarakat kota Tebingtinggi pada APBD TA 2026 mencapai Rp25 miliar untuk 26 ribu warga penerima manfaat. "Diperkirakan hanya terpakai Rp19 miliar, selebihnya jadi SILPA," sebut Indra. Pada APBD 2027 kembali dianggarkan dana layanan kesehatan Rp20 miliar. "Warga cukup datang Puskesmas untuk berobat dengan membawa KTP," terang politisi dari Partai Gerindra ini.

Data Puskesmas yang gagal terima kapitasi tidak mencapai 100% hingga mencapai hampir setengah milyar rupiah. Waspada.id/Khalik

Hiras juga menambahkan, dari kunjungan ini pihaknya melihat ada beberapa faktor yang nantinya ditindaklanjuti pihaknya. Melakukan RDP dengan Dinas Kesehatan juga kunjungan ke BPJS di Lubuk Pakam. "Kita koordinasi agar program ini sukses," imbuh politisi PDIP ini. (Lik)