Amran Minta MBG Sajikan Telur 3 Kali Sepekan, Ini Alasannya

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyajikan menu telur ayam tiga kali dalam sepekan. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan penyerapan produksi sekaligus menjaga harga telur di tingkat peternak agar tidak terus tertekan.

Program MBG dinilai memiliki peran strategis dalam menyerap produksi pangan nasional, mengingat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu konsumen telur ayam dalam jumlah besar.

Namun, ketika produksi melimpah dan penyerapan tidak berjalan optimal, harga telur di tingkat peternak berpotensi merosot. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah setelah peternak ayam petelur mengeluhkan kerugian akibat anjloknya harga jual.

Menanggapi persoalan itu, Amran mengaku telah menghubungi pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas langkah penanganan jangka pendek.

"Saya langsung tadi langsung telepon wakil yang membidangi, Pak Mayjen Trenggono, langsung beliau siap," kata Amran di kawasan Kalibata, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

MBG Didorong Jadi Penyerap Produksi Telur

Amran mengatakan, dirinya sejalan dengan Kepala BGN, Sudaryono, mengenai penggunaan telur sebagai menu MBG tiga kali dalam sepekan. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan permintaan sehingga harga telur di tingkat peternak dapat kembali ke tingkat yang wajar.

"Jadi serapannya juga, solusi yang jangka pendek, bagaimana MBG, konsumsi telur, sepakat dengan saya Kepala BGN, itu tiga kali seminggu, sampai harganya ini naik. Serapannya ini harus dipercepat sesuai dengan surat edaran Kepala BGN," ujar dia.

Menurut Amran, program MBG berpotensi menjadi salah satu pasar utama bagi produk pertanian dan peternakan nasional. Selain program tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diharapkan ikut berperan dalam menyerap hasil produksi petani dan peternak.

"Kepala BGN sangat bagus. Inilah kita rasakan bagaimana pentingnya BGN karena menjadi off-taker. Tahu enggak? 160 juta petani Indonesia menjadi off-taker-nya adalah BGN dan koperasi nanti," tutur dia.

Kehadiran pembeli dalam skala besar diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dengan begitu, hasil produksi peternak tidak menumpuk ketika produksi meningkat, sementara harga jual tetap dapat menopang keberlangsungan usaha.

Peternak Rugi Rp6.000-Rp7.000 per Kilogram

Sebelumnya, persoalan harga telur ayam di tingkat peternak mencuat setelah para peternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Ayam Petelur Rakyat menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI, Rabu (7/10/2026).

Dalam aksi tersebut, peternak mengeluhkan tekanan harga jual yang menyebabkan kerugian sekitar Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram.

Kerugian itu disebut dipicu meningkatnya biaya produksi, terutama akibat kenaikan harga pakan, jagung, dan bungkil kedelai. Kondisi tersebut membuat peternak menghadapi tekanan dari dua sisi, yakni biaya produksi yang meningkat dan harga jual telur yang melemah.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menemui massa aksi dan menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang dialami para peternak.

Titiek mengatakan, akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional serta Direktur Utama Bulog untuk mencari solusi terkait ketersediaan dan harga jagung bagi peternak.

"Setelah ini saya akan menghubungi Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirut Bulog meminta supaya stok dan harga jagung untuk para peternak dikendalikan sehingga tidak merugikan para peternak," kata Titiek.

DPR Soroti Penyerapan Telur dan Harga Jagung

Selain persoalan harga bahan baku pakan, Titiek menilai pemerintah perlu menyiapkan mekanisme penyerapan telur ketika produksi melimpah dan harga di tingkat peternak mengalami penurunan.

"Bagaimana caranya pemerintah harus menyerap telur-telur yang sudah diproduksi oleh para peternak. Jangan sampai telur yang sudah diproduksi justru tidak terserap dan akhirnya merugikan para peternak," ujarnya.

Menurut Titiek, hasil produksi telur dapat diserap melalui berbagai program pemerintah yang membutuhkan komoditas tersebut. Dengan demikian, produksi peternak memiliki pasar yang lebih terjamin sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Komisi IV DPR RI menilai persoalan perunggasan perlu ditangani secara menyeluruh. Upaya tersebut mencakup pengendalian ketersediaan dan harga jagung, penanganan biaya pakan, stabilisasi harga telur di tingkat peternak, hingga penguatan mekanisme penyerapan hasil produksi.

Dorongan agar MBG menyajikan telur tiga kali dalam sepekan menjadi salah satu langkah jangka pendek yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan. Efektivitasnya akan bergantung pada pelaksanaan kebijakan, besarnya penyerapan, serta kesesuaian antara kebutuhan program dan produksi telur di tingkat peternak. (Lip6)