Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Menko Hilirisasi dan Transisi Energi

JAKARTA (Waspada.id): Presiden Prabowo Subianto membentuk jabatan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sebagai bagian dari upaya mempercepat dua agenda strategis pemerintah di tengah perubahan ekonomi dan geopolitik global.

Bahlil Lahadalia yang ditunjuk mengisi posisi tersebut mengungkapkan, transisi menuju energi bersih dan percepatan hilirisasi menjadi dua agenda yang dinilai semakin penting bagi Indonesia.

Menurut Bahlil, perubahan lanskap geopolitik global serta dinamika ekonomi dunia turut mendorong negara-negara untuk mempercepat penggunaan energi yang lebih bersih.

"Kenapa ini penting, kita tahu bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya (penggunaan) energi yang bersih," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Hilirisasi dan Transisi Energi Tak Bisa Parsial

Bahlil menjelaskan, Presiden Prabowo melihat terdapat sejumlah program prioritas pemerintah yang memiliki keterkaitan erat dengan agenda hilirisasi dan komitmen transisi energi.

Karena cakupannya luas dan melibatkan berbagai sektor, pemerintah menilai kedua agenda tersebut perlu dikoordinasikan secara lebih komprehensif melalui kementerian koordinator.

"Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Dengan adanya koordinasi di tingkat kementerian koordinator, pemerintah diharapkan dapat menyatukan pelaksanaan berbagai program yang sebelumnya melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

Masuk Agenda Asta Cita Prabowo

Bahlil juga mengaitkan pembentukan kementerian koordinator baru tersebut dengan agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo.

Hilirisasi dan transisi energi disebut sebagai bagian dari program prioritas yang perlu dikonsolidasikan agar pelaksanaannya dapat berlangsung lebih cepat.

"Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan," sebut Bahlil.

Pembentukan posisi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus menempatkan Bahlil pada posisi strategis dalam koordinasi kebijakan hilirisasi serta agenda perubahan bauran energi nasional.

Sebelumnya, Bahlil juga resmi dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan dua jabatan tersebut, Bahlil kini memegang tanggung jawab untuk mengoordinasikan agenda hilirisasi dan transisi energi sekaligus menjalankan tugas teknis pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral. (Lip6)