BBM Subsidi Diburu, Bahlil Akui Ada Shifting dan Antrean di SPBU

JAKARTA (Waspada.id): BBM subsidi mulai diburu masyarakat seiring terjadinya peralihan pengguna dari BBM nonsubsidi ke produk bersubsidi. Kondisi tersebut membuat permintaan BBM subsidi meningkat dan memicu antrean di sejumlah SPBU di beberapa daerah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui adanya perubahan pola konsumsi tersebut. Peralihan terjadi ketika harga BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian mengikuti dinamika harga minyak dunia, sementara harga BBM subsidi masih dipertahankan pemerintah.

"Sekarang kan kita tahu bahwa terjadi shifting dari yang tidak memakai BBM subsidi, sekarang mereka memakai BBM subsidi, pasti kan ada peningkatan permintaan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurut Bahlil, peningkatan permintaan tersebut turut terlihat dari munculnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pemerintah kini melakukan penataan distribusi untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.

Bahlil memastikan stok BBM subsidi maupun nonsubsidi tetap tersedia dan proses pengiriman dapat dilakukan. Pemerintah juga berupaya mencegah terjadinya keterlambatan distribusi.

"Ini kita lagi tata agar keterlambatan pengiriman tidak terjadi lagi," katanya.

Harga BBM Subsidi Dipastikan Tak Naik hingga Akhir 2026

Di tengah meningkatnya permintaan terhadap BBM subsidi, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026.

Bahlil mengatakan perkembangan harga minyak dunia menjadi salah satu topik yang dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, kata dia, tetap mempertahankan kebijakan subsidi energi di tengah harga minyak global yang bergerak fluktuatif.

"Harga energi yang semakin hari fluktuatif sekali, dinamis, kemudian kepastian subsidi. Dan kita dapat pastikan bahwa subsidi sampai dengan akhir tahun, harga BBM tidak akan naik," jelas dia.

Kebijakan tersebut mencakup BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Pemerintah menilai stabilitas harga BBM subsidi penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan tekanan inflasi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah memprioritaskan stabilitas harga BBM subsidi karena penggunaannya berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan sektor produktif.

"Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan," ujar Laode dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, dipantau dari kanal resmi Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/10/2026).

Laode menambahkan, kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi juga mempertimbangkan kebutuhan nelayan dan petani yang sangat bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitas produksinya.

"Karena ini (BBM bersubsidi) adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani," kata Laode.

Pemerintah Pantau Harga Minyak Dunia

Keputusan mempertahankan harga BBM subsidi dilakukan ketika pasar energi global masih menghadapi ketidakpastian. Gejolak harga minyak dunia berpotensi meningkatkan biaya energi apabila diteruskan sepenuhnya ke harga jual masyarakat.

Bahlil menegaskan pemerintah tetap menempatkan perlindungan daya beli masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan harga BBM subsidi.

"Pemerintah memutuskan tetap menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik sebagai langkah melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah," tegas Bahlil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjamin kepastian harga BBM subsidi di tengah meningkatnya risiko geopolitik global, termasuk ketegangan di Selat Hormuz dan perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung.

Pemerintah optimistis daya tahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menjadi bantalan dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal, termasuk gejolak harga energi dunia.

Dengan harga BBM subsidi yang dipastikan tetap hingga akhir tahun, pemerintah kini menghadapi tantangan lain, yakni memastikan peningkatan permintaan tidak mengganggu ketersediaan pasokan dan distribusi BBM di lapangan.

Fenomena peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi juga membuat pengaturan distribusi menjadi semakin penting agar antrean di SPBU tidak meluas dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. (Lip6)