DPRD Medan Siapkan Rp100 Miliar untuk Infrastruktur Pokir, Medan Utara Jadi PrioritasDPRD Medan Siapkan Rp100 Miliar untuk Infrastruktur Pokir, Medan Utara Jadi PrioritasDPRDMedanSiapkanRp100MiliaruntukInfrastrukturPokir,MedanUtaraJadiPrioritas

MEDAN (Waspada.id): DPRD Kota Medan menegaskan komitmennya merealisasikan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Salah satunya dengan merekomendasikan penambahan anggaran Rp100 miliar pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan dalam P-APBD 2026.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi belanja modal infrastruktur yang menjadi pokir seluruh anggota DPRD Medan.

Wakil Ketua DPRD Medan, Hadi Suhendra SH, mengatakan penambahan anggaran itu merupakan bentuk keseriusan legislatif dalam memastikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan.

“DPRD Medan menyiapkan anggaran Rp100 miliar di Dinas SDABMBK untuk modal infrastruktur yang menjadi pokir seluruh Anggota DPRD Medan. Ini bentuk keseriusan kita dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat terkait infrastruktur,” ujar Hadi Suhendra, Jumat (21/8).

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, seluruh pokir anggota DPRD berasal dari aspirasi yang disampaikan langsung masyarakat. Karena itu, pembangunan yang masuk dalam pokir harus menjadi perhatian Pemko Medan.

“Semua pokir yang diusulkan anggota DPRD merupakan aspirasi yang diterima secara langsung dari masyarakat. Oleh sebab itu, pokir anggota DPRD harus menjadi prioritas, sebab aspirasi masyarakat adalah prioritas kerja pemerintah,” katanya.

Hadi menegaskan, dengan telah disiapkannya anggaran tersebut, tidak ada lagi alasan bagi Pemko Medan untuk menunda pembangunan infrastruktur yang menjadi aspirasi masyarakat.

“Kita berharap ke depan tidak ada alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur yang diusulkan anggota DPRD, sebab kita sudah tampung anggarannya di P-APBD,” tegasnya.

Dia juga meminta Pemko Medan menyelesaikan persoalan jalan rusak dan drainase yang belum berfungsi maksimal. Perhatian khusus, katanya, harus diberikan kepada wilayah Medan Utara yang masih memiliki sejumlah jalan tanah serta persoalan banjir.

“Masalah jalan dan drainase harus tuntas. Khususnya untuk wilayah Medan Utara, jangan sampai ada lagi jalan-jalan tanah yang belum diaspal. Drainase juga harus berfungsi dengan baik, mengingat masalah banjir di Medan Utara masih belum teratasi sampai saat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan pembangunan infrastruktur Medan Utara menjadi salah satu fokus pada P-APBD 2026. Persoalan jalan rusak, jalan yang masih tanah serta drainase yang tidak berfungsi optimal menjadi perhatian pemerintah kota.

Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Medan, Khairul Azmi, mengatakan pihaknya siap memaksimalkan tambahan anggaran Rp100 miliar tersebut jika telah disahkan dalam P-APBD 2026.

Menyrutnya, keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis pekerjaan. Dinas SDABMBK akan memprioritaskan proyek yang dapat dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu relatif singkat.

“Intinya, kita fokus pada pembangunan infrastruktur yang pengerjaannya singkat, yaitu pekerjaan fisik yang bisa selesai dalam waktu dua hingga tiga bulan, mengingat waktu yang tersisa hanya dua atau tiga bulan dari pengesahan P-APBD,” jelasnya.

Jenis pekerjaan yang diprioritaskan antara lain pembangunan jalan lingkungan dan drainase dengan konstruksi beton.

Khusus Medan Utara, pembangunan jalan yang masih berupa tanah serta drainase menjadi perhatian utama, mengingat kawasan tersebut masih menghadapi persoalan banjir rob.

“Masih ada beberapa jalan yang belum diaspal sama sekali atau jalan tanah di Medan Utara, itu juga akan kita prioritaskan di P-APBD nanti. Selanjutnya, kita juga akan memprioritaskan pembangunan drainase di Medan Utara sebagai wilayah yang terdampak banjir rob,” pungkasnya. (wsp.id)