Mendagri Akan Bedah APBD yang Tak Mampu Bayar PPPK

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan membedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengaku tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita mau melihat daerah-daerah yang menyampaikan bahwa tidak mampu membayar gaji misalnya, entar dulu dong, kita akan bedah dulu APBD-nya. Sudah melakukan efisiensi belum?" kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

Tito mencontohkan Kabupaten Lahat yang melakukan efisiensi dan mampu menghemat anggaran hingga Rp400 miliar melalui pengurangan belanja perjalanan dinas, biaya rapat, serta biaya pemeliharaan yang dinilai berlebihan.

Penghematan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi belanja pegawai.

Selain efisiensi, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi tanpa membebani masyarakat.

"Ada yang bisa melakukan itu contohnya Walikota Pekanbaru di tahun sebelumnya PAD mereka Rp800 miliar, dengan mempermudah pembayaran pajak dan retribusi sistemnya dia permudah dan melakukan sosialisasi, itu bisa mendapatkan PAD Rp1,2 triliun, dapat tambahan Rp400 miliar. Otomatis dia akan lebih mudah untuk untuk membayar pegawai maupun buat program-program lain," ujarnya.

Ia mengatakan jika daerah sudah melakukan efisiensi dan berupaya menambah PAD, namun tetap belum bisa membayar gaji PPPK, pemerintah pusat akan mempertimbangkan pemberian tambahan dukungan anggaran.

"Kalau seandainya sudah dilakukan dua-duanya, mungkin perlu ada top up dari dari pemerintah pusat misalnya DBH, Dana Bagi Hasil yang mungkin belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan ya kita kita usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk dibayarkan ke daerah itu supaya mereka bisa membayar pegawainya," katanya.(cnni)