RAPBD 2027, Belanja Medan Diproyeksi Rp7,16 Triliun

MEDAN (Waspada.id): Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan Nota Keuangan dan Penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan APBD (RAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (14/9).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen bersama wakil-wakil Ketua DPRD Kota Medan, Sri Rezeki dan Zulkarnaen, SKM. Serta dihadiri Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap dan anggota-anggota DPRD Kota Medan.

Dalam nota keuangan tersebut, pendapatan daerah Kota Medan tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp6,98 triliun lebih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp7,16 triliun lebih. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, bantuan sosial, hibah, belanja modal dan belanja tidak terduga.

“Fokus belanja diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sektor ekonomi lokal,” kata Rico Waas.

Sedangkan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp175 miliar yang diarahkan untuk menutup defisit anggaran sekaligus mendukung program-program strategis yang belum dapat dibiayai dari pendapatan daerah.

Rico Waas mengatakan, penyusunan RAPBD 2027 diawali dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD 2025-2029.

Menurutnya, seluruh kebijakan anggaran disusun dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah agar program yang direncanakan realistis dan terukur.

Ia menyebutkan, RAPBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung visi Medan Bertuah yang inklusif, maju dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan Satu Data.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 17 program prioritas yang mencakup pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM hingga pengelolaan lingkungan. Dimana, efektivitas APBD sangat bergantung pada sinergi antara eksekutif, legislatif dan seluruh elemen masyarakat.

“Kita perlu memastikan setiap alokasi yang direncanakan dapat berjalan efektif, efisien dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak DPRD, jajaran perangkat daerah dan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan APBD 2027 guna memastikan anggaran benar-benar mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjunya ia meminta Badan Anggaran DPRD Medan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera membahas dan menyempurnakan struktur serta substansi RAPBD 2027 sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan. (wsp.id)