Surat Utang Krisis 1998 Lunas, Namun Warisan BLBI Masih Panjang

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah akhirnya menutup salah satu babak panjang warisan krisis ekonomi 1997-1998. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kewajiban surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk menangani krisis tersebut telah lunas pada Agustus 2026.

Pelunasan dilakukan menggunakan surplus Bank Indonesia (BI) yang disetorkan kepada Kas Negara. Berdasarkan proses audit buku 2025, BI diketahui memiliki surplus yang kemudian disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kementerian Keuangan menerima pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar Rp58 triliun. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membayar kewajiban surat utang negara yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis 1997-1998.

“Sekarang, surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97–98 kemarin tuntas kami selesaikan pada bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita,” kata Suahasil, dikutip Selasa (22/9/2026).

Namun, lunasnya surat utang tersebut bukan berarti seluruh persoalan yang lahir dari krisis 1998 telah berakhir.

Masih ada persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), terutama terkait hak tagih negara dan aset yang muncul dari proses penanganan krisis perbankan kala itu.

Awal Mula BLBI

Untuk memahami mengapa persoalan BLBI masih panjang, perlu melihat kembali kondisi Indonesia saat krisis ekonomi 1997-1998.

Sektor perbankan ketika itu menghadapi tekanan berat. Sejumlah bank mengalami kesulitan likuiditas sehingga pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam kondisi tersebut, BI menyalurkan BLBI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, untuk mengantisipasi dampak terhadap perekonomian, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat melakukan berbagi beban atau burden sharing.

Melalui program BLBI, bank sentral menggelontorkan dana sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank yang hampir kolaps akibat krisis 1998. Dana tersebut pada prinsipnya harus dikembalikan kepada negara.

BLBI pada awalnya merupakan instrumen untuk membantu mengatasi persoalan likuiditas perbankan di tengah krisis. Namun, perjalanan dana tersebut kemudian menjadi persoalan panjang setelah muncul berbagai temuan mengenai penyimpangan dalam penggunaannya.

Pemerintah selanjutnya membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998. Lembaga tersebut mendapat tugas menangani proses pemulihan perbankan dan pengelolaan aset terkait krisis.

Dalam prosesnya, pemerintah membebankan kewajiban penyelesaian kepada pemegang saham pengendali bank penerima BLBI. Berbagai skema penyelesaian kemudian digunakan, termasuk penyerahan aset dan pengakuan utang.

Dari sinilah persoalan aset dan hak tagih negara muncul dan penyelesaiannya berlangsung selama bertahun-tahun.

BPPN Dibubarkan, Pekerjaan Belum Selesai

Perjalanan penyelesaian BLBI tidak berhenti setelah krisis berlalu. BPPN kemudian dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004.

Namun, pembubaran tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan. Di antaranya aset kredit, utang pemegang saham, aset properti, surat berharga, serta penempatan dana pada bank lain.

Setelah BPPN dibubarkan, kekayaan yang sebelumnya dikelola lembaga tersebut menjadi bagian dari kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan.

Saat Kementerian Keuangan dipimpin Sri Mulyani Indrawati, diketahui masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang maupun aset properti yang membutuhkan penanganan dan pemulihan.

Proses penyelesaiannya tidak sederhana. Sebagian aset telah berpindah tangan, sementara keberadaan sejumlah debitur juga menjadi tantangan dalam penelusuran.

Karena itu, penyelesaian BLBI tidak hanya berbicara mengenai pembayaran utang. Pemerintah juga harus menelusuri kembali aset yang berkaitan dengan kewajiban tersebut.

Pemerintah kemudian melakukan debtor tracing untuk mengetahui keberadaan dan kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban. Selain itu, dilakukan asset tracing, yakni pelacakan aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada negara.

Persoalan inilah yang membuat penyelesaian warisan BLBI berlangsung jauh lebih panjang dibandingkan penyelesaian surat utang pemerintah.

Pemerintah Kejar Hak Tagih Rp110,45 Triliun

Upaya mengejar hak tagih negara kembali mendapatkan perhatian ketika pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021.

Satgas tersebut dibentuk untuk mempercepat penanganan dan pemulihan hak tagih negara yang masih tersisa dari persoalan BLBI.

Pemerintah mencatat nilai kewajiban yang masih dikejar mencapai sekitar Rp110,45 triliun. Angka tersebut berasal dari hak tagih terhadap sejumlah obligor dan debitur.

Penanganannya dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk pemanggilan pihak yang memiliki kewajiban kepada negara serta penelusuran aset.

Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta mengejar para obligor dan debitur. Proses tersebut merupakan bagian dari upaya negara memulihkan hak yang masih tercatat.

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pihak yang dipanggil untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, apabila tidak ada respons, langkah selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, persoalan BLBI yang masih tersisa memiliki karakter berbeda dengan surat utang negara.

Surat utang merupakan kewajiban pemerintah yang telah diterbitkan dalam penanganan krisis, sedangkan hak tagih BLBI berkaitan dengan kewajiban pihak penerima atau pihak yang dibebani penyelesaian kepada negara.

Perbedaan tersebut penting agar pelunasan surat utang tidak disalahartikan sebagai berakhirnya seluruh persoalan BLBI.

Surat Utang Lunas, Warisan BLBI Masih Panjang

Pelunasan surat utang terkait penanganan krisis 1997-1998 pada Agustus 2026 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan panjang pengelolaan dampak krisis.

Suahasil menjelaskan, pelunasan tersebut melanjutkan penyelesaian beberapa jenis obligasi yang diterbitkan pemerintah ketika krisis. Sebagian kewajiban bahkan telah lebih dahulu lunas pada Juli 2020.

“Ada beberapa jenis obligasi kami keluarkan ketika itu (krisis 1997–1998). Nah, ada yang sudah lunas di Juli 2020, ada yang lunas di (Agustus) kemarin,” ucap Suahasil.

Dengan lunasnya surat utang tersebut, satu bagian dari kewajiban negara yang lahir akibat krisis 1997-1998 telah diselesaikan.

Namun, sejarah BLBI tidak hanya mengenai surat utang pemerintah. Masih terdapat persoalan mengenai aset, hak tagih, dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan krisis perbankan.

Pelunasan surat utang menunjukkan berakhirnya salah satu kewajiban negara yang lahir dari krisis 1997-1998. Sementara itu, pemulihan hak tagih negara merupakan persoalan berbeda yang prosesnya masih berjalan.

Kini, satu bagian dari warisan krisis tersebut telah ditutup. Namun, cerita mengenai hak tagih dan aset eks-BLBI masih menjadi bagian dari perjalanan panjang pemerintah dalam menyelesaikan warisan krisis ekonomi 1998. (Lip6)