JAKARTA (Waspada): Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji persiapan dana siaga pangan, sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dalam negeri melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, nantinya melalui dana siaga tersebut Bapanas bisa langsung melakukan intervensi untuk ketersediaan pasokan maupun harga.
“Untuk menyiapkan ketahanan ini kami dengan Bapanas sedang mempertimbangkan untuk membangun model dana siaga,” kata Isa di sela rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan jelang Puasa dan Idul Fitri 2024, di Jakarta, Senin (4/3/2024).
Dengan begitu, lanjutnya, Bapanas sudah langsung memiliki di dalam anggarannya untuk melakukan intervensi-intervensi, baik ketersediaan pasokan maupun harga.
Dia mengatakan Perum Bulog maupun ID Food juga tetap mendapatkan dukungan pembiayaan, terutama dari bank-bank Himbara (Bank Bank Negara), termasuk pemberian subsidi bunga untuk pinjaman yang diambil.
Selain itu, sambung Isa, memberikan jaminan apabila memang diperlukan untuk jaminan pinjaman dari kedua badan usaha milik pemerintah ini.
“Ini tentunya diharapkan akan memberikan akses permodalan kepada keduanya, untuk bisa melakukan berbagai tindakan secara tepat waktu untuk building stok,” jelas Isa.
Di sisi lain, Isa menyatakan bahwa Kemenkeu juga terus mempercepat proses penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bulog dan ID Food dalam hal subsidi untuk stabilisasi harga pangan.
Isa menambahkan, Kemenkeu bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meminta Bulog dan ID Food untuk membangun tata kelola yang baik agar dana tersebut bisa diproses dengan cepat.
“Kita ingin melakukan penggantian biaya bagi keduanya secara cepat, untuk itu bekerja sama dengan BPKP yang biasanya menjadi auditor ataupun verifikator kegiatan-kegiatan pendistribusian untuk keperluan pengendalian harga penyediaan pasokan dan sebagainya,” ungkapnya.
Isa juga sangat mengharapkan semua pihak membangun tata kelola yang baik, membangun dokumentasi dan catatan-catatan yang baik, karena itu akan mempermudah proses verifikasi dan audit oleh BPKP
“Dari langkah tersebut diharapkan akan mempercepat proses penggantian kepada Bulog dan ID Food yang tentunya akan membuat ketahanan kesehatan keuangan kedua badan usaha ini menjadi lebih baik,” imbuhnya. (J03)