Assalamualaikum sahabat, pembaca setia Waspada Group, khususnya Waspada.id di manapun berada. Sambil menyeruput secangkir kopi ataupun teh, sejenak, penulis ingin mengajak anda untuk mencermati dinamika politik di daerah, khususnya Kabupaten Pidie.
Dampak dari campur tangan pusat telah mempengaruhi gejolak politik di daerah berjuluk Pang Ulee Buet Ibadat Pang, Ulee Hareukat Meugoe, sehingga dominasi itu sangat kental sekali dengan muatan oligarki atau dinasti.
Dari beberapa komposisi yang masuk rekomendasi pelaksanaan jabatan bupati, nampaknya banyak terjadi tarik menarik dilingkaran kekuasaan. Ada banyak kelompok elit yang menjadi aktor dalam proses perebutan kekuasaan di daerah, khususnya Kabupaten Pidie.
Sekarang ini persaingan politik di daerah beribukotakan Sigli, itu berada dalam sebuah sistem, di mana ada beberapa Parpol ditambah beberapa tokoh saling gonto-gontokan menjadi wadah persaingan untuk memuluskan jalan kepentingan demi memperoleh kekuasaan.
Ini tentunya terlihat dalam beberapa waktu terakhir ini, ada beberapa oknum pejabat yang diam-diam datang pada pemimpin Parpol tertentu serta oknum tokoh masyarakat meminta dukungan demi mendapat jabatan. Momentum dan kesempatan tersebut tentu saja tidak dilewatkan begitu saja dalam proses transisi kekuasaan.
Sebagaimana diketahui bersama, masa kepemimpinan Bupati Pidie Roni Ahmad akan berakhir 17 Juli 2022 akan datang. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi iklim politik dan struktur pemerintahan yang ada di masa jabatan Abusyik sapaan akrab Roni Ahmad. Jelas nanti akan terjadi kekosongan pemimpin dalam pemerintahan di Pidie pada 2022. Untuk melanjutkan roda pemerintahan setelah kepemimpinan Roni Ahmad, maka akan ada Penjabat (Pj) Bupati Pidie. Wacana dan isu yang terbangun sudah ada beberapa nama yang dikantongi Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
Pemerhati politik dan pembangunan, Kabupaten Pidie, Faisal Delima, S.Sos, saat berbincang-bencang dengan penulis, Minggu (12/6), menjabarkan ia mempunyai tiga kriteria tentang sosok Pj Bupati Pidie, pengganti Roni Ahmad.
Pertama, memiliki kemampuan multi dimensi. Artinya pemimpin harus mempunyai keahlian di dalam penilaian terhadap kemampuan bawahannya di bidangnya, sebab pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi pemerintah.
Juga harus tahu kapan pemimpin itu di atas dan kapan harus di bawah, hal ini memang harus dimiliki oleh calon pejabat Bupati Pidie, karena Pidie salah satu daerah yang menjalankan nilai- nilai syariat, maka berdasarkan sabda Rasulullah Saw; “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya” (HR Bukhori dan Muslim).
Selanjutnya, memiliki kemampuan fleksibel. Pemimpin yang fleksibel tentunya akan mampu mensesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan kesiapan, keterampilan saat ini, dan tingkat perkembangan teknologi dan digitalisasi. Begitupun, pemimpin yang fleksibilitas untuk saat ini justru sangat dibutuhkan guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan selama lima tahun, sehingga untuk menjawab ketertinggalan saat ini maka kepemimpinan yang fleksibel paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pidie. Kemudian, kata Faisal pemimpin harus memiliki kemampuan membumi. Menurut dia, seorang pemimpin harus mampu lewat sikap dan perbuatannya menjadikan dirinya, panutan dan diikuti orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus mampu memberikan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya.
“Karena itu khusus untuk Pejabat Bupati Pidie, kita berharap juga Mendagri bisa mempertimbangkan penilaian pelaksanaan pekerjaan selama tiga tahun terakhir, sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik. Di samping itu juga untuk mengembalikan marwah Pidie, pejabat bupati harus memiliki kemampuan 3-M seperti yang telah saya sampaikan tadi,” pungkasnya. WASPADA/Muhammad Riza