KUTACANE (Waspada): Berbagai kalangan di Aceh Tenggara menduga pengelolan dana zakat, infaq dan sadaqah dari umat yang dikelola dan dipercayakan pada Baitul Mal Kabupaten, ditengarai sarat masalah.
Informasi diterima Waspada dari berbagai sumber menyebutkan, untuk tahun 2021 lalu, total dana zakat, infaq dan sadaqah yang berhasil dikumpulkan pihak Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, tercatat sebesar Rp8 miliar, sedangkan total anggaran untuk pembangunan 70 unit rumah bantuan tercatat senilai Rp3,5 miliar.
Namun dalam pelaksanaannya, program yang dikerjakan pihak Baitul Mal dari sumber dana zakat, infaq dan sadaqah tersebut, dipenuhi kejanggalan, mulai dari kualitas pembangunan puluhan unit rumah layak huni sampai pada pengelolaan dana bantuan bak becak bermotor.
Untuk dana pembangunan 70 unit rumah duafa tersebut, per unitnya dianggarkan senilai Rp50 juta dan langsung masuk ke rekening penerima manfaat, namun, dana tersebut kembali ditarik pihak Baitul Mal sembari menjadi pelaksana pembangunan seluruh rumah duafa di Aceh Tenggara 2021.
Dari aloaksi dana Rp50 juta tersebut, tidak semuanya digunakan untuk membangun rumah dhuafa layak huni, namun kembali ditarik pihak Baitul Mal Kabupaten, Rp2,5 juta per unitnya, penyisihan sebagian dana pembangunan rumah tersebut dengan dalih untuk membuat Rancangan Anggaran Biaya kegiatan. Jadi, sambung sumber lainnya, wajar jika kualitas pembangunan rumah dhuafa layak huni 2021 rendah dan dipertanyakan berbagai kalangan, lagi pula batako yang digunakan tak layak pakai, hal itu diduga terjadi karena dana pembangunannya telah dikurangi pihak Baitul Mal Kabupaten selaku pelaksana pembangunan rumah dhuafa.
Selain pembangunan 70 unit rumah dhuafa layak huni yang disebut-sebut sarat masalah, penyaluran bantuan bak becak bermotor yang dikelola pihak Baitul Mal kabupaten di bawah pimpinan Sahidul Akram tersebut juga, menuai banyak masalah.
Untuk bantuan bak becak bermotor, per unitnya dialoaksikan senilai Rp3 juta, namun disebut-sebut penerima manfaat kembali harus menyetor dana Rp500 ribu per uit, bila ingin mendapat bantaun dari pihak Baitul mal Kabupaten Aceh Tenggara.
Husaini Amin, salah seorang warga yang rutin menyetor dana zakat pada pihak Baitul Mal Kabupaten, mengaku heran dan kecewa melihat cara kerja dan sistem pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara yang untuk tahun 2021 ini yang disebut-sebut mencapai Rp8 M.
“Bagaimana mungkin pihak Baitul Mal Kabupaten, mengetahui kualitas pekerjaan pembangunan rumah dhuafa, jika tidak menggunakan jasa konsultan perencana, apa jaminan jika rumah dhuafa yang dibangun itu berkualitas, aman dan nyaman untuk dihuni,” ujar Husaini, seraya menyinggung pembangunan rumah yang disebut-sebut tanpa menggunakan ring balok tersebut.
Agar tak menimbulkan bias dan penafsiran yang beraneka ragam, Husaini meminta pihak Pemkab Aceh Tenggara, agar menurunkan tim dari Inspektorat Kabupaten memeriksa, mengevaluasi dan menilisik pengelolaan dana di Baitul Mal Kabupaten yang tengah menajdi sorotan publik.
Plt. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, Masdin Al Singkili kepada Waspada.id, Selasa (15/2) mengatakan, berdasarkan keterangan mantan Kepala BMK lalu, Sahidul Akram, kutipan dana Rp2,5 juta dari setiap penerima manfaat rumah dhuafa layak huni 2021 lalu, digunakan untuk pembangunan Rancangan Anggaran Biaya rumah dhuafa di Aceh Tenggara.
Sedangkan terkait kualitas rumah dhuafa yang hangat diperbincangkan komponen masyarakat, karena kualitasnya sangat diragukan tersebut, Masdin mengatakan, pihaknya telah menegur pihak penyedia batako yang sempat viral diunggah di media sosial, karena batako yang digunakan sekali remas langsung hancur. “Batako yang tak berkualitas telah diganti dengan yang berkualitas,” ujar Masdin seraya membenarkan jika semua pekerjaan pembangunan rumah dhuafa tersebut dikerjakan pihak Baitul Mal Aceh Tenggara.
Terpisah Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten, Fikri Maulan kepada Waspada.id, Selasa (15/2) terkait pembangunan rumah dhuafa dan bantuan bak becak bermotor dari BMK 2021, mengaku tak tahu menahu tentang kegiatan tersebut, karena pihak Sekretariat sama sekali tak dilibatkan, karena kegiatan yang ada di Baitul Mal langsung ditangani mantan Kepala Baitul Mal yang lalu. (b16)