MEDAN (Waspada): Para produsen komit untuk terus memproduksi minyak goreng (migor) untuk mengatasi kelangkaan bahan pokok itu yang hingga kini masih terjadi di 33 kabupaten/kota di Sumut. Komitmen itu disampaikan di hadapan Komisi B DPRD Sumut yang menggelar rapat dengan lintas pihak di gedung dewan, Selasa (1/3).
Hadir dalam pertemuan itu Ketua Komisi B DPRD Sumut, Dhody Thaher (foto), Kapoldasu diwakili Direktur Kriminal Khusus Kombes John CE Nababan, Dinas Perindag Sumut, Harfid perwakilan perusahaan migor PT Salim Ivomas, Rudi Rianto (PT Wilmar), Eriko Sianturi (PT Indomarco Prismatama) dan Sahat Sinaga dari PT SAT.
Ketua Komisi B Dhody Thaher menyampaikan apresiasi atas komitmen yang disampaikan PT Salim Ivomas, PT Wilmar dan PT Indomarco Primatama yang menegaskan keinginannya membantu mengatasi kelangkaan migor selama sebulan terakhir.
“Untuk produksi migor di Sumut sesuai data diperkirakan mencapai 280.000 metrik ton setahun, sedangkan kebutuhan di Sumut berkisar 150.000 metrik ton, sehingga kita sebenarnya surplus,” kata Dhody.
Sebagai perusahaan besar, PT Ivomas, Wilmar dan Indomarco mereka sedari awal terus menjaga keberlangsungan migor di 33 kabupaten/kota, dengan memproduksi migor sesuai rencana perusahaan.
“Untuk perusahaan besar ini, mereka diizinkan ekpsor CPO 80 persen, sedangkan 20 persen untuk kebutuhan lokal. Jadi mereka ini gak rugi walau Harga Eceran Tertinggi (HET) migor Rp 14.000 untuk jenis migor premium, karena mereka melakukan subsidi silang,” katanya.
Hanya untuk produsen lokal yang tidak melakukan ekspor, Dhody menyebut mereka mengalami kerugian dengan HET bagi minyak goreng curah hingga minyak goreng kemasan premium yang ditetapkan pemerintah terhitung 1 Februari 2022 lalu. Hal ini sejalan dengan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
“Selama sebulan, perusahaan lokal yang tidak melakukan ekspor namun diberikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS),” ujarnya.
Menyikapi kelangkaan migor, Dhody menyebutkan, salah satu faktor yang dicurigai jadi masalah utama adalah penyaluran di tingkat distribusi. “Ini kita curigai jadi penyebab langkanya migor. Semua produsen bilang mereka sudah produksi cukup, namun di lapangan kok bisa kurang,” kata Dhody.
Ke depan, Dhody berharap Satgas Pangan dan asosiasi yang ada di Sumut untuk proaktif mengawasi penyaluran hingga ke tingkat distribusi.
“Ini penting dilakukan karena umat Islam akan mneyambut bulan suci Ramadhan. Kita heran Sumut sebenarnya surplus migor, kenapa di lapangan malah langka, dan harganya di atas HET pula,” sebut Dhody. (cpb)
Teks foto
Ketua Komisi B DPRD Sumut, Dhody Thaher. Waspada/Partono Budy
