MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hendro Susanto (foto) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyuarakan penolakan dengan elegan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Sampaikan secara elegan penolakan (BBM) agar menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah,” kata Hendro kepada Waspada di Medan, Sabtu (3/9).
Anggota Komisi E ini merespon rencana kenaikan BBM jenis jenis Pertalite dan Solar subsidi, yang direncanakan 1 September 2022 namun kemudian ditunda dengan alasan masih harus dikalkulasikan secara cermat.
Kenaikan yang sedianya termuat dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang formula harga BBM, harus dilakukan dengan pertimbangan harga minyak dunia hingga kini masih bertengger di atas US$ 100 per barel.
Jika dibiarkan, akan mengganggu alokasi subsidi di APBN yang sekarang tercacat Rp 502 triliun dan bisa membengkak menjadi Rp 609 triliun.
Menyikapi ini, anggota DPRD Sumut Hendro Susanto melihat dalam perspektif lain, salah satunya terkait dampak yang pasti sudah dirasakan masyarakat, yang diprediksi jauh lebih besar dibanding jika rencana kenaikan tersebut dipaksakan.
“Saat ini, jujur masyarakat sudah terpukul dengan rentetan dampak persoalan yang belum kunjung tuntas, yakni harga migor yang meski sudah berganti menteri dan cabai belum juga stabil, dan terakhir pandemi Covid-19,” ujarnya.
Untuk tiga komponen itu saja, lanjut Hendro, pemerintah terkesan tak mampu menuntaskannya dan harusnya ini di-clear-kan dulu.
“Ingat, kenaikan cabai bisa memicu inflasi, apalagi migor dan BBM naik, saya perkirakan akan terjadi inflasi karena harga-harga akan merangkak naik, dan rakyat terutama nelayan pasti terpukul dan akan menangis lagi,” ujarnya.
Cobalah kalau dimisalkan rakyat itu pemerintah, lanjut Hendro, pasti menangis melihat kondisi ini.
Tidak Cermat
Hendro juga melihat pemerintah terkesan tidak cermat mengelola anggaran, khususnya yang berpihak kepada rakyat.
“Saya contohkan pembangunan infrastruktur dan moda transportasi koridor I trem KA dari Jabodetabek ke Bogor yang menelan biaya Rp 1,2 triliun. Ini berdasarkan survei, tak banyak orang menggunakan moda transportasi itu, tapi tetap dilaksanakan juga,”ujarnya.
Lalu soal pemeliharaan kendaran dinas (cleansing) para pejabat di seluruh Indonesia, yang besarannya mendekati angka ratusan miliar bahkan triliunan.
Terakhir, rencana pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang menelan anggaran hampir Rp 400 triliun, yang terkesan tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.
Mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Fraksi PKS prihatin dengan ketimpangan pengelolaan anggaran dan kehendak menaikkan BBM yang tidak berlandaskan kemaslahatan masyarakat.
“Kita akan suarakan aspirasi ini ke fraksi PKS di DPR RI, dan kepada masyarakat diharap menyuarakan hal yang sama secara elegan untuk menolak kenaikan harga BBM,” pungkasnya. (cpb)
