MEDAN (Waspada): Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan kembali menyerukan untuk melawan politik dinasti yang dilakukan oleh rezim saat ini.
Seruan yang disebut dengan “Seruan Alimbas” itu disampaikan oleh Ketua Umum HMI Cabang Medan Ridho Fahrezy yang berisi kritik dan kekecewaan terhadap sikap Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024, Selasa (6/2/2024).
Ridho menyampaikan bahwa HMI Cabang Medan mendesak kepada Presiden dan Aparat Pemerintahan agar bersikap netral dan tidak ikut cawe-cawe menjelang Pemilu 2024 mendatang.
“Seruan ini kembali kami sampaikan agar seluruh masyarakat tahu bahwa praktik politik dinasti ini sangat membahayakan bagi demokrasi bangsa kita. Terlebih lagi apabila perbuatan ini kita benarkan,” ujar Ridho.
“Sejak awal hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 di republik ini kita sudah tahu bahwa putusan itu dibuat hanya untuk satu anak muda yaitu seorang anak dari Presiden yang sedang berkuasa. Sudah jelas di akhir-akhir periode masa jabatannya Presiden ingin melanggengkan kekuasaan dengan memulai kompetisi yang tidak fair. Tentu kami kecewa dengan sikap itu,” jelas Ridho
Dikabarkan Presiden Jokowi dan Ibu Hj. Iriana Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada Selasa (6/2/2024).
Ridho Fahrezy selaku Ketua Umum HMI Cabang Medan pun angkat bicara terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Sumatera Utara.
Ridho menyampaikan bahwa ada enam poin yang dikemukakan dalam “Seruan Alimbas” kepada Presiden Jokowi pada hari ini.
Pertama adalah mendesak Presiden Jokowi dan Menteri kabinetnya agar menghentikan ‘cawe-cawe’ politik serta keberpihakannya terhadap salah satu Paslon secara terang-terangan menjelang Pemilu 2024, di mana ini merupakan bagian dari praktik politik dinasti.
“Ini tentu persoalan adab dan etika seorang Kepala Negara yang dipertontonkan ke hadapan publik. Kita mesti pertanyakan kenegarawanan seorang Presiden kalau begitu,” ucap Ridho.
Poin kedua adalah meminta Presiden Jokowi dan Aparat Pemerintahan, termasuk TNI-POLRI dan ASN agar bersikap netral pada Pemilu 2024 dan berkewajiban mengedepankan prinsip keadilan.
Poin ketiga adalah mendesak penyelenggara Pemilu 2024, dalam hal ini KPU, Bawaslu, hingga DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam mengkawal proses demokrasi rakyat Indonesia.
“Kami juga meminta kepada para penyelenggara Pemilu 2024 agar berani menegakkan aturan serta memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,” tambah Ridho.
Poin keempat adalah mendesak Kepolisian RI agar bersikap independen serta menjalankan tugasnya secara profesional.
“Polri adalah alat negara (sipil) yang dipersenjatai untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Maka dari itu polisi gak boleh memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk berekspresi. Sebab polisi bukan lah alat Presiden,” tegas Ridho.
Ridho juga menyampaikan seruan kepada seluruh kader HMI agar bersama-sama melawan politik dinasti.
“Kelima, HMI Cabang Medan menyerukan kepada seluruh kader HMI agar kita sama-sama melawan praktik politik dinasti demi menyelamatkan demokrasi dan masa depan bangsa Indonesia,” ujar Ridho.
Poin keenam, HMI Cabang Medan meminta kepada Presiden Jokowi agar fokus menyelesaikan tugas-tugas negara demi kepentingan nasional di akhir masa jabatannya.
“Dengan ini, kami HMI Cabang Medan menolak kedatangan Presiden Jokowi di Sumatera Utara dan meminta kepada Presiden agar fokus untuk menyelesaikan agenda nasional bukan agenda keluarga,” tutup Ridho.
Demikian rilis pers ini disampaikan agar dapat dijadikan sebagai sumber pemberitaan. Terimakasih. (rel)