MEDAN (Waspada): Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara M Arifuddin Bone, mendesak Poldasu untuk tidak tebang pilih mengusut dugaan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di lingkungan Pemkab Langkat.
“Kita minta Polda Sumatera Utara jangan tebang pilih memeriksa oknum kepala daerah yang terlibat dugaan suap dan penyalahgunaan jabatan pada rekrutmen PPPK 2023 di Sumut,” kata Arif di Medan, Selasa (6/2).
Menurut Arifuddin, akhir-akhir ini kita dihebohkan di media sosial banyaknya guru honerer yang melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Sumut, karena kecewa terhadap hasil kelulusan PPPK di Sumut, yang terindikasi kecurangan yang didasari banyaknya dugaan suap dan pungli kepada guru-guru honorer.
“Kami apresiasi atas ketegasan Poldasu yang sudah memanggil beberapa oknum kepala daerah dan sudah menetapkan beberapa tersangka panitia rekrutmen PPPK di Sumatera Utara,” imbuhnya.
Namun pihaknya juga menyayangkan ketegasan Polda Sumatera Utara terkesan tumpul di beberapa daerah saja, termasuk Kabupaten Langkat. Karena sampai hari ini belum ada ditetapkannya tersangka, padahal di kabupaten Langkat sendiri banyak kejanggalan, mulai dari dugaan pungli ke beberapa guru honorer dan ujian SKTT yang tidak transparan dan objektif.
“Kita juga akan melaksanakan aksi unjuk rasa untuk mengingatkan Polda Sumut agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum di Sumut dan kita juga meminta Poldasu untuk segera tetapkan tersangka pada rekrutmen PPPK 2023 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat,” tutup Arif. (cpb/rel)