MEDAN (Waspada): Sumut membutuhkan masterplan penanganan banjir. Pasalnya, banjir di beberapa daerah terutama Kota Medan, sering disebabkan meluapnya sungai yang berhulu di daerah lain.
"Untuk mengatasi banjir, sebaiknya Sumut punya masperplan penanganan banjir. Alangkah baik masing-masing kabupaten/kota membuat masterplan," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut Parlindungan Purba, SH, MM saat meninjau banjir akibat meluapnya Sungai Deli bersama Anggota DPRDSU dr. Tuahman F. Purba dan Mayjen Telaumbanua dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Selasa (1/3).
Terkadang, kata Parlindungan, banjir yang terjadi di Medan, akibat kiriman dari hulu sungai. Dalam hal ini, wilayah hulu sungai itu bisa terdapat di Deliserdang atau Tanah Karo. Karena itu, perlu duduk bersama antara Pemprovsu, BWS Sumatera II dan pemerintah kabupaten/kota terkait untuk membahas masalah banjir tersebut.
"Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi banjir adalah dengan membangun waduk Lau Simeme di Deliserdang. Saat ini pembangunannya sedang berjalan dan mudah-mudahan kalau selesai, bisa mengatasi banjir," ujar Parlindungan.
Menurut Parlindungan, banjir tidak mungkin bisa dihindari karena faktor alam yakni hujan deras. Banjir disebabkan sungai meluap karena debit airnya cukup besar, namun tempatnya terbatas. "Selain itu, masyarakat masih membuang sampah ke sungai dan terjadi sendimentasi. Karena itu, pihak BWS harus segera melakukan normalisasi," kata Parlindungan.
Sementara itu, Anggota DPRDSU dr. Tuahman F Purba mengatakan, Medan memiliki banyak sungai. Seluruh sungai itu berhulu di daerah lain, dan bermuara ke Belawan. Ketika terjadi banjir kiriman, maka kawasan Belawan yang paling terkena dampaknya.
Untuk menanggulangi masalah banjir ini, menurut Tuahman, perlu duduk bersama antara Pemko Medan, Pemkab Deliserdang, Pemprovsu, bahkan PDAM Tirtanadi.
"Karena, PDAM Tirtanadi mengalami kekurangan air. Mengapa air seperti ini tidak bisa dimanfaatkan. Bagaimana caranya agar air itu bisa dimanfaatkan, dan jangan dibiarkan menjadi bencana. Jadi, masalah banjir ini harus diselesaikan secara bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri," ujarnya.
Selain itu, kata Tuahman, perlu dilakukan normalisasi sungai karena telah terjadi pendakalangan (sendimentasi). Pendangkalan ini menyebabkan sungai cepat meluap.
Sedangkan Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWS Sumatera II Mayjen Telaumbanua mengatakan, ada sejumlah sungai yang pengelolaannya di bawah pemerintah pusat. Yakni, Sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Percut, Sungai Ular, Sungai serdang sampai Sungai Padang.
Dari sisi wilayah sungai, kata Mayjen, di Sumut terdapat 11 wilayah sungai. Yang teridentifikasi sering banjir di wilayah Sungai Belawan, Sungai Ular dan Sungai Padang. Kemudian, Bah Bolon di Batubara, Sungai Asahan di Tanjungbalai. Kemudian, di kawasan Natal, Madina sampai perbatasan Pasaman, Sumatera Barat.
"Masalah banjir ini identik dengan kerugian. Sepanjang banjir tapi tidak menimbulkan kerugian seperti di daerah rawa-rawa, tentu kurang mendapat perhatian," ujarnya.
Mengenai banjir di Sergai pada 2021, menurut Mayjen, secara alamiah, daerah-daerah yang tergenang itu dipetakan sebagai wet land (daerah basah) karena dulunya merupakan rawa-rawa. "Terlepas dari perkembangan wilayah, tapi kita tetap harus berupaya mengendalikan banjir," tambahnya.
Untuk mengendalikan banjir di Sergai, kata Mayjen, secara teknis harus dibangun tanggul. Yang dimaksud, bukan pembangunan tanggul langsung di pinggir sungai. Tetapi, dibuat bantaran pada sungai, baru dibangun tanggul. "Jadi, ini menjadi tantangan bagi kita semua," ujar Mayjen.(m09/I)Waspada/David Swayana/B
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut Parlindungan Purba, SH, MM (kanan) bersama Anggota DPRDSU dr. Tuahman F. Purba (kiri) dan Mayjen Telaumbanua (tengah) dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II saat meninjau banjir akibat meluapnya Sungai Deli, Selasa (1/3).