JAKARTA (Waspada): Kantor media pemerintah di Gaza pada hari Jumat (12/10) meminta warganya mengabaikan seruan Israel untuk memindahkan seluruh penduduk di bagian utara Jalur Gaza ke wilayah selatan.
Pemerintah Gaza menyebut tindakan Israel sebagai penyebaran berita propaganda palsu. Pemerintah Gaza meminta warganya tidak langsung menuruti seruan dari Negeri Zionis tersebut.
“Dalam pendudukan ini ada upaya menyiarkan dan menyebarkan berita propaganda palsu dengan berbagai cara, yang bertujuan untuk menciptakan kebingungan di antara warga dan merusak kohesi internal kami,” kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu, Jumat (12/10).
“Di antara upaya-upaya ini adalah terdapat permintaan beberapa pegawai lembaga internasional untuk pergi ke wilayah selatan,” imbuhnya.
Militer Israel memberi tahu PBB bahwa seluruh penduduk Gaza di utara dari Wadi Gaza harus direlokasi ke Gaza selatan dalam waktu 24 jam ke depan.
Informasi itu disampaikan Juru Bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan pada Kamis (11/10) malam waktu setempat.
Pernyataan itu muncul di tengah laporan Israel yang mengatakan tentara Israel siap melancarkan serangan darat di Jalur Gaza dan sedang menunggu persetujuan di tingkat politik.
Kantor pemerintah Gaza meminta warganya untuk tidak menanggapi upaya-upaya yang dilakukan dalam kerangka perang psikologis yang sedang dilancarkan Israel.
“Para anggota lembaga-lembaga itu (internasional) masih berada di sana (Gaza),” tutup pernyataan pemerintah Gaza.
129 WNI Enggan Dievakuasi Dari Palestina
Sementara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap sebanyak 129 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Palestina dan Israel enggan dievakuasi oleh pemerintah Indonesia.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, mengatakan 129 WNI ini berada di Tepi Barat, Yerusalem, serta Tel Aviv.
Menurut Judha, para WNI tak mau pulang ke tanah air karena merasa aman di wilayah-wilayah tersebut.
“Dari 133 tersebut hanya 4 yang ingin meninggalkan [wilayah Palestina dan Israel yang ditinggali]. [Sisanya enggan] karena merasa aman,” kata Judha dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jumat (13/10).
Judha menuturkan berdasarkan catatan per Kamis (12/10) malam, WNI di Palestina dan Israel ada sebanyak 143 orang, yang tersebar mulai dari Gaza, Arrava, Beer Sheba, Yerusalem, Nahariya, hingga Tel Aviv.
Sebanyak 10 orang di antaranya berada di Gaza, wilayah konflik utama dan paling rentan.
Terkait para WNI yang enggan pulang ini, Judha menjelaskan mereka umumnya bekerja maupun berkeluarga di sana.
Judha pun menyampaikan RI tak memaksa jika memang WNI memilih untuk tetap tinggal di sana.
“Kami tidak bisa memaksakan, pilihan terakhir dikembalikan kepada masing-masing WNI. Tugas kami adalah memberikan informasi mengenai penilaian situasi keamanan, tapi pilihan dikembalikan kepada masing-masing,” kata Judha.
Menurut Judha, para WNI ini pun terus melakukan kontak dengan perwakilan RI. Semua WNI di wilayah konflik itu dalam keadaan baik.
Israel menggempur habis-habisan Jalur Gaza usai milisi Palestina yperang berkuasa di wilayah itu, Hamas, menyerbu kota-kota di Israel dalam serangan tak terduga dari berbagai sisi pada Sabtu (7/10).
Hamas mengklaim serangan dengan nama Operasi Badai Al Aqsa itu untuk mengakhiri pendudukan terakhir di bumi. Serangan itu juga disebut balasan atas tindakan provokatif Israel di situs suci Yerusalem dan terhadap warga Palestina yang ditahan.
Pasukan Israel tak tinggal diam dan membalas serangan Hamas dengan melancarkan Operasi Pedang Besi. Operasi ini menargetkan infrastruktur Hamas di Jalur Gaza. Aksi saling serang ini pun menewaskan ribuan orang dari kedua belah pihak.
Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sekitar 1.572 orang tewas dan 7.262 orang luka-luka di Jalur Gaza. Di Tepi Barat Palestina, setidaknya 32 orang meninggal dunia dan 600 orang lainnya luka-luka.
Sementara itu, militer Israel melaporkan 1.300 orang tewas dan 3.418 lainnya terluka imbas perang.(cnni)