JAKARTA (Waspada): Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.
Penetapan UMP dilakukan berdasarkan Permenaker No.18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Melalui beleid tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan bahwa kenaikan UMP 2023 tidak boleh lebih dari 10 persen.
Masih berdasarkan Permenaker No.18/2022 penyesuaian nilai upah minimum 2023 dihitung dengan formula mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Berikut ini daftar lengkap kenaikan UMP 2023 di seluruh Provinsi:
- DKI Jakarta: 4,9 persen (Rp4,9 juta)
- Jawa Tengah: 8,01 persen (Rp1,95 juta)
- Jawa Timur: 7,86 persen (Rp2,04 juta)
- Jawa Barat: 7,88 persen (Rp1,98 juta)
- DI Yogyakarta: 7,65 persen (Rp1,98 juta)
- Banten: 6,4 persen (Rp2,66 juta)
- Bali: 7,81 persen (Rp2,71 juta)
- NTB: 7,44 persen (Rp2,37 juta)
- Aceh: 7,8 persen (Rp3,41 juta)
- Sumatera Utara: 7,45 persen (Rp2,71 juta)
11.Sumatera Barat: 9,15 persen (Rp2,74 juta)
- Bangka Belitung: 7,15 persen (Rp3,49 juta)
- Kepulauan Riau: 7,51 persen (Rp3,27 juta)
- Riau: 8,61 persen (Rp3,19 juta)
- Jambi: 9,04 persen (Rp2,94 juta)
- Sumatera Selatan: 8,26 persen (Rp3,4 juta)
- Lampung: 7,9 persen (Rp2,63 juta)
- Kalimantan Barat: 7,16 persen (Rp2,60 juta)
- Kalimantan Selatan: 8,38 persen (Rp3,1 juta)
- Kalimantan Tengah: 8,8 persen (Rp3,18 juta)
- Kalimantan Timur: 6,2 persen (Rp3,20 juta)
- Kalimantan Utara: 7,73 persen (Rp3,25 juta)
- Gorontalo: 6,74 persen (Rp2,98 juta)
- Sulawesi Utara: 5,24 persen (Rp3,48 juta)
- Sulawesi Tenggara: 7,10 persen (Rp2,75 juta)
- Sulawesi Selatan: 6,9 persen (Rp3,38 juta)
- Papua Barat: 2,6 persen (Rp3,28 juta)
- Bengkulu: 8,1 persen (2,4 juta)
- Sulawesi Tengah: 8,73 persen (Rp2,59 juta)
- Sulawesi Barat: 7,2 persen (Rp2,87 juta)
- Maluku Utara: 4 persen (Rp2,97 juta)
- Maluku: 7,39 persen (Rp2,81 juta)
- NTT: 7,54 persen (Rp2,12 juta)
- Papua: 8,50 persen (Rp3,86 juta)
(J03)