PANYABUNGAN (Waspada): Ketua PWI Kabupaten Madina Muhammad Ridwan Lubis turut hadir pada aksi ini mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa, dengan inisiatif sendiri melakukan aksi unjuk rasa menyikapi permasalahan salah satu wartawan dengan kepala inspektorat Madina.
“Jujur, kami awalnya bingung ketika mahasiswa menyampaikan pemberitahuan sama kami mereka akan melakukan aksi unjuk rasa terkait masalah yang dihadapi rekan kami wartawan dengan Kepala Inspektorat Madina. Ini sebuah kemajuan demokrasi di daerah kita, di mana mahasiswa sebagai manusia intelektual butuh informasi yang terkonfirmasi dan akurat dari produk pers,” ujar Ridwan Lubis.
“Kami mengapresiasi atensi yang ditunjukkan mahasiswa ini,” katanya lagi.
Ridwan berpendapat, mengganti kepala inspektorat Madina adalah hak prerogatif atau wewenang Bupati Madina
“Mengganti pimpinan OPD adalah wewenang pak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah. Namun karena sudah terjadi permasalahan yang membuat gaduh tentu kita memohon agar saudara Rahmat Daulay dievaluasi dan dipertimbangkan lagi,” katanya.
“Ini bisa mengganggu konsentrasi kerja pak bupati dan ibu wabup mewujudkan good and clean governance sebagai implementasi dari capaian opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK RI. Capaian ini hal yang luar biasa karena sejarah Kabupaten Madina selama 24 tahun, ini yang pertama kali meraih WTP. Artinya Pemkab Madina pada kepemimpinan Sukhairi-Atika berhasil mewujudkan satu harapan masyarakat yang dinantikan selama ini,” kata Ridwan. (cah)