PANYABUNGAN (Waspada): Selain mendukung daerah otonomi baru Pantai Barat, Bupati Madina
HM Jafar Sukhairi Nasution menepis adanya ketimpangan alokasi pembangunan bagi wilayah Pantai Barat.
“Terimakasih masukan sanak famili kami dari wiayah Pantai Barat, kami tetap berusaha melakukan konsep pembagian alokasi anggaran yang adil bagi seluruh wilayah di Kab. Madina, jadi tidak ada yang pilih kasih, semua berdasarkan pertimbangan yang baik,” ujar bupati.
Dilansir Madina Pos secara ‘eksklusif’, Kamis (9/12), Sukhairi mengungkapkan, anggaran kita terbatas untuk dapat membenahi keseluruhan secara serentak. “Itu aja namun yakinlah semua usulan masuk dalam skala prioritas kita di Pemkab Madina.”
Untuk 2023, lanjut bupati yang juga Ketua DPW PKB Sumut, ada 12 paket pembangunan di wilayah Pantai Barat bersumber dari APBD Madina, kemudian kita juga mengusulkan melalui anggaran BKP juga beberapa titik diperuntukkan di wilayah Pantai Barat serta program lainnya.
Infrastruktur
Suara kritis disampaikan tokoh dan peduli Pantai Barat. Salahsatunya Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina dan Wakil Ketua Partai Golkar Madina, Arsidin Batubara
Kab. Madina sebagai kabupaten induk, kata dia,
keikhlasan dengan mempersiapkan daerah itu sebagai calon daerah otonomi baru, dengan lebih memperhatikan pembangunan khususnya pada aspek insfrastruktur dasar di Pantai Barat.
“Rasa keikhlasan yang tulus itu, menurut masyarakat Pantai Barat hilang dari para pemangku kepentingan pembangunan di Kab. Mandailing Natal,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Arsidin Batubara, seolah-olah, kabupaten induk Madina hanya mau manisnya saja dari wilayah Pantai Barat seperti kesan eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alamnya tapi tidak peduli dengan infrastrukturnya.
Arsidin Batubara mengimbau dan mendorong, agar para pemangku kepentingan pembangunan supaya lebih ‘memanusiakan manusia’ dalam kebijakan pembangunan.
Memprihatinkan
Ali Anapia, pernah salahseorang anggota panitia pemekaran Pantai Barat mantan anggota DPRD Madina dua periode dari PDI Perjuangan, menyoroti infrastruktur.
Dia mengungkapkan, untuk pembangunan sektor infrastruktur jalan, misalnya, di wilayah Pantai Barat tergolong masih sangat memprihatinkan bila dibanding kecamatan lain di Madina.
“Sebut saja di Kec. Rantobaek. Di sana masih banyak ditemukan desa kondisi jalannya masih jauh layak dari seharusnya,” ujarnya.
Begitu juga lanjut dia, di Kec. Batahan, Sinunukan, Natal dan Kec. Muara Batang Gadis. Belum lagi kondisi infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Padahal, kata Ali, dari dahulu sampai sekarang wilayah Pantai Barat sebagai penghasil devisa negara sektor non migas (kelapa sawit) bagi APBN.
Tak Pernah Dijamah
Aflan Qadafi Nasution, mantan Wakil Ketua DPRD Madina periode 2004-2009 dari Fraksi PBR (Partai Bintang Reformasi), mengkritisi berbagai hal tentang kebijakan Pemkab Madina.
Dijelaskan, jalan kabupaten penghubung kampung Kapas-Batusondat perbatasan dengan Sumatera Barat sudah ada. Badan jalan sudah ditumbuhi kayu hutan seolah jalan tidak pernah dijamah manusia.
Jalan tersebut, lanjut dia, dibuka 1994 semasa Tapsel. Setelah pemekaran Madina 2004 semasa Bupati Amru Daulay, kata dia, diadakan peningkatan jalan berbentuk penyertuan dan jembatan beton dan jembatan kayu gelagar besi, namun sekarang sudah hancur dan sudah tidak kelihatan lagi.
Dikatakan, jalan penghubung Kec. Sinunukan Km-18 ke Batahan Selatan (Bintungan Berangkat, Banjar Aur, Kampung Kapas dan desa Eks-Tranmigrasi (Kapas -1, Barahan 1, 2, 3 dan 4) samasekali tidak pernah dijamah Pemkab Madina.
“Jalan dibangun Departemen Transmigrasi yang sekarang hampir tidak bisa dilewati kendaraan roda 4,” ujarnya.
Bahkan, jalan Provinsi P. Padang-Batahan kota sekira 14 km juga hancur dan hampir tidak bisa dilewati.
Seperti Dianaktirikan
Ketua Fraksi Amanah Berkarya Nis’at Sidik Nasution mengungkapkan, kesenjangan pembangunan antarwilayah di Mandailing Natal, terutama di Pantai Barat, mereka seperti dianaktirikan dalam pembangunan infrastruktur.
“Untuk itu, kami minta kepada pemerintah agar lebih fokus memperhatikan daerah Pantai Barat termasuk Kota Batahan,” ujarnya
saat penyampaian pandangan akhir fraksi, beberapa waktu lalu.
Tidak Meng-cover
Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, SH menjelaskan, dengan luas wilayah 10 persen dari Sumatera Utara dengan APBD Madina 2022 sekira Rp1,6 triliun, sangat tidak mungkin meng-cover wilayah Madina secara maksimal.
Erwin melihat, pemekaran Pantai Barat adalah keharusan dan sangat layak untuk dilakukan. “Apalagi, pemekaran Pantai Barat sudah dimulai sejak 10 tahun lalu,” ujar Ketua DPC Gerindra Madina. (irh)
Teks foto:
Waspada.id/dok
Si ibu yang kemarin mengadu ke Presiden Jokowi, karena warga tak sanggup lagi menahankan jalan hancur lebur di Rantobaek, Kab. Madina.