PEMATANGSIANTAR (Waspada): Petugas kebersihan berjumlah ratusan orang kembali melakukan aksi unjuk rasa (Unras) dengan membawa puluhan mobil truk pengangkut sampah yang bermuatan sampah ke depan Balai Kota Pematangsiantar, Jl. Merdeka, Senin (25/3).
Akibatnya, jalan menjadi macet dan berbau bermacam sampah muatan mobil truk, apalagi massa petugas kebersihan yang membawa spanduk berisi aspirasi mereka dan bendera merah putih itu berkumpul di depan pintu gerbang Balai Kota yang tertutup serta mendapat penjagaan pihak kepolisian dari Polres dan petugas Satpol PP.
Tuntutan para petugas kebersihan melalui juru bicara Manson Butarbutar, Risjon Sinaga, Syahril dan lainnya masih tetap sama saat aksi Unras sebelumnya, Jumat (8/3) yakni tentang kenaikan honor yang tidak pernah mengalami kenaikan sejak sembilan tahun terakhir, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebulan honor, Jaminan Hari Tua (JHT) dan kesejahteraan.
Menurut mereka, honor mereka selama ini hanya Rp50.000, per hari atau Rp1,5 juta per bulan dan itu sudah tidak layak lagi, apalagi mereka bekerja tidak punya hari libur, jangankan hari Minggu, hari kemerdekaan 17 Agustus juga harus bekerja.
Ketika Sekda Junaedi Antonius Sitanggang yang masih Asisten I saat aksi Unras sebelumnya bersama beberapa pejabat Pemko menemui para petugas kebersihan itu, langsung terjadi dialog. Para petugas kebersihan itu langsung menyuarakan berbagai tuntutan mereka dengan menunjukkan konsep tertulis mereka kepada Sekda.
Dalam konsep tertulis berjudul surat pernyataan menyetujui dan mengabulkan tuntutan tenaga harian lepas (THL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pematangsiantar dari Wali Kota Susanti Dewayani yakni gaji Rp100.000, per hari, THR satu bulan gaji, JHT, ekstra puding tetap berjalan dan status yang jelas.
Para petugas kebersihan itu juga memprotes surat yang mereka terima sebelumnya berisi tentang permohonan dari mereka untuk diangkat sebagai THL 2024 dengan melengkapi identitas diri terdiri nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat dan nomor HP.
Dalam surat itu juga tertulis agar memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak akan menuntut agar mengangkat menjadi PNS dan PPPK pada DLH serta melampirkan fotokopi KTP, KK dan ijazah terakhir serta menandatangani permohonan itu menggunakan meterai.
Pada kesempatan itu, Sekda mengajak perwakilan para petugas kebersihan itu ke dalam Balai Kota untuk membicarakan tuntutan mereka. Beberapa petugas kebersihan sudah ada yang setuju, namun tiba-tiba berubah ketika ada yang berteriak tidak bisa hanya perwakilan, tapi harus semua.
Terhadap permintaan itu, Sekda sudah menyetujuinya. Namun, sikap para petugas Kebersihan itu berubah lagi dan menyatakan Wali Kota harus harus hadir dalam pertemuan itu.
Akhirnya, pertemuan di dalam Balai Kota itu gagal dan Sekda masuk ke dalam Balai Kota serta para petugas kebersihan itu memasang tenda biru dengan mengikatkannya ke pagar Balai Kota dan ke pot bunga di atas trotoar serta berteduh di bawah tenda untuk menunggu kehadiran Wali Kota.
Sambil menunggu kedatangan Wali Kota, petugas kebersihan mendekatkan satu mobil truk bermuatan penuh sampah ke depan pintu gerbang Balai Kota dengan posisi hendak menumpahkan sampah. Ketika ada berteriak bau, para petugas kebersihan itu malah mengatakan biar saja agar para pejabat Pemko tau begitulah mereka alami tiap harinya berhadapan dengan sampah.
Akhirnya menjelang sore, para petugas kebersihan itu membubarkan diri.(a28).