BLANGPIDIE (Waspada): Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Ensem Abadi, yang berlokasi di kawasan Lama Muda, Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya (Abdya), diduga menggunakan dukungan lahan kelompok tani tumpang tindih, bahkan diduga menggunakan dukungan lahan fiktif, dalam memenuhi persyaratan untuk menjalankan pabrik tersebut.
Dimana, dukungan lahan kelompok tani yang diajukan PKS PT Ensem Abadi, yang saat ini masih dalam proses pembangunan gedung itu, dicaplok dari dukungan lahan yang sudah digunakan oleh PKS PT Samira Makmur Sejahtera (SMS), yang juga berlokasi di kawasan Lama Muda, Kecamatan Kuala Batee.
Terkait masalah itu, manjemen PKS PT SMS mengajukan keberatan atau komplain kepada Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Abdya, atas dugaan tumpang tindih dukungan lahan kelompok tani ke pabrik, yang dinilai sangat merugikan PT SMS tersebut.
Kepada Waspada.id, Selasa (29/8), Direktur Utama PT SMS Syahrial, melalui sambungan ponsel mengatakan, dari 19 kelompok tani yang memberi dukungan pemasok bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) kepada PT Ensem Abadi, 15 diantaranya sudah lebih dahulu memberi dukungan kepada pabriknya (PT SMS), yang berlokasi di Kecamatan yang sama. “Saya sebagai Direktur PT SMS, mengajukan keberatan pada Distanpan Abdya, karena dukungan yang tumpang tindih dimaksud,” katanya, yang mengaku sedang berada di Banda Aceh.
Pihaknya juga mengaku sudah melayangkan surat keberatan atas dugaan dukungan ganda tersebut. Namun tambah pengusaha Crude Palm Oil (CPO) itu, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Distanpan Abdya. “Luas lahan kebun sawit milik kelompok tani yang memberi dukungan kepada kita PT SMS, sekitar 12.679 hektare. Luas lahan ini sebelumnya sudah disetujui dan sudah ditandangani oleh Kadistanpan sebagai bentuk dukungan,” ungkapnya.
Om Yal, demikian elalki ini biasa disapa menguraikan, luas lahan kebun sawit rakyat di Abdya saat ini, sekitar 19.000 hektare. Seluas 6.200 hektare diantaranya, diberikan dukungan ke PKS milik PT Mon Jambe, yang berlokasi di Kecamatan Babah Rot, untuk pasokan bahan baku TBS.
Dengan demikian, maka dapat dipastikan kebun sawit rakyat yang memberi dukungan ke PT SMS sudah mencukupi dan terpenuhi untuk operasional sehari-hari. Apalagi kapasitas pabrik PT SMS akan ditingkatkan dari 30 menjadi 45 ton per jam.
Menurut Om Yal, dengan adanya persetujuan baru dari Distanpan Abdya terhadap pihak lain, mengakibatkan jumlah pasokan TBS untuk PT SMS terganggu. Oleh karena itu, pihaknya merasa sangat keberatan, terhadap dukungan yang telah dikeluarkan sepihak tersebut. Padahal, sebelumnya komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung investasi ini, adalah komitmen kemitraan dalam menjaga iklim investasi, atas apa yang telah dilaksanakan PT SMS di Abdya. “Atas dasar itu, kami mengajukan protes meminta ditinjau ulang. Jika ini tetap berlangsung, kami akan mengambil langkah hokum,” tegas Om Yal.
Kadistanpan Abdya drh Nasruddin, dimintai tanggapannya terpisah mengatakan, pihaknya tidak harus menanggapi surat keberatan tersebut. Alasannya, dukungan untuk PKS PT SMS sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Luas kebun kelapa sawit rakyat di Abdya sekarang sekitar 20.000 hektare. Sedangkan syarat dukungan untuk satu pabrik kelapa sawit itu hanya 6.000 hektare. “Ketika ada sebagian lahan diberikan dukungan kepada perusahaan lain, itu tidak mengurangi syarat dukungan untuk PT SMS,” katanya.
Nasruddin juga mengatakan, dengan semakin banyaknya PKS di Abdya, akan semakin menguntungkan daerah dan masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya pengangguran. Kemudian nilai jual TBS kelapa sawit kedepan juga akan lebih bersaing, Pendapan Asli Daerah (PAD) juga akan lebih meningkat, dengan hadirnya pabrik sawit lain di Abdya. “Luas kebun sawit rakyat Abdya mencapai 20.000 hektare, dengan jumlah produksi rata-rata 1.500 ton/ hari. Ini sangat memungkinkan ditambahnya pabrik. Secara izin, PT Ensem Abadi itu sudah lengkap,” jelasnya.
Nasruddin memastikan, dengan bertambahnya Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di Abdya, tentu harga tampung TBS ditingkat petani akan menjadi lebih tinggi lagi. Karena para pengusaha harus bersaing harga dalam melakukan pembelian. Kalau hanya dua pabrik yang beroperasi, masih banyak TBS petani Abdya yang harus dijual ke luar daerah. Kondisi ini tentu sangat merugikan petani dan daerah. “Makanya Pemerintah memberi dukungan,” sebutnya.
Terakhir, pihaknya berharap kepada seluruh pengusaha kelapa sawit di Abdya, agar tidak menerapkan sistim monopoli. Karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat banyak. “Dengan banyaknya pesaing, harga komoditi di daerah akan menjadi lebih tinggi. Sehingga masyarakat petani ke depan, menjadi lebih sejahtera,” demikian Kadistanpan Nasruddin.(b21)
