SINGKIL (Waspada): Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Aceh Singkil masih menunggu data, jumlah kebutuhan pasokan beras daerah, terkait kerjasama dengan Bulog, menekan lonjakan harga pangan.
Sesuai dengan pernyataan Mendagri, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar sejak 2022.
“Jika tersedia anggaran untuk subsidi transportasi ini, alangkah baiknya tidak hanya beras yang mendapat subsidi ongkos. Namun semua bahan pangan, seperti telur ayam maupun ayam potong, yang menjadi kebutuhan pokok rumah tangga,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Aceh Singkil Ranto, saat dikonfirmasi Waspada.id, Senin (18/9/2023).
“Telur ayam buras ini menjadi kebutuhan hari-hari rumah tangga, dan ayam potong kebutuhan perminggu. Ini juga mengalami lonjakan harga, sehingga sudah selayaknya disubsidi,” ucapnya.
Sayangnya, Dinas Perhubungan tidak ada anggaran untuk itu. Yang ada di Dinas Pangan yang diplotkan Rp100 juta untuk membantu subsidi ongkos angkut tersebut.
Dengan nilai Rp100 juta ini perlu dihitung dulu jumlah kebutuhannya. Khawatir kebutuhan banyak, anggaran untuk subsidi ongkos angkut tidak mencukupi untuk pemenuhan pasokan. Dan bakal jadi masalah nantinya, ucap Ranto.
Dan untuk realisasinya masih perlu pembahasan setelah selesai anggaran perubahan. Dan saat ini masih belum bisa direalisasikan.
Begitupun katanya, untuk realisasi kerjasama antara Dinas Pangan, Dinas Perhubungan dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk pemenuhan pasokan beras ini, katanya saat ini pihaknya masih menunggu hasil pendataan jumlah kebutuhan dari Dinas Pangan tersebut. Sebab, untuk teknis pemberian subsidi akan dihitung perkilogramnya.
Dan untuk pemberian subsidinya ini berdasarkan apa, apakah berdasarkan harga BBM. Sementara harga BBM naik terus. Untuk pemberian subsidi ini masih sedang dipelajari. Karena belum ada kesepakatan mekanisme pemberiannya.
Begitupun katanya, untuk masalah ongkos ini akan disesuaikan bersama organda yang sudah ada pedomannya.
Untuk penyelesaiannya perlu pembahasan lebih lanjut. Baik duduk bersama di warung kopi. Jangan dibahas hanya dalam rapat di forum kantor bupati saja.
Lebih lanjut Ranto mengungkapkan, termasuk kerjasama distribusi beras dengan Kabupaten Abdya, dan bantuan ongkos angkut dari Pemerintah Aceh sampai saat ini juga belum ada tindak lanjutnya.
Selain itu, untuk subsidi bahan pangan selain beras ini, bisa dilakukan dengan pemberian subsidi kepada toke-toke yang punya modal, dan bisa dijadikan suplayer pemenuhan kebutuhan bahan pangan lainnya, pungkas Ranto. (B25)
