Hendra Cipta: Jangan Biarkan Data Desil Salah Sasaran

MEDAN (Waspada.id) – Persoalan data penerima bantuan sosial (bansos) kembali disorot DPRD Sumatera Utara. Ketidakakuratan penetapan desil dinilai membuat warga yang seharusnya mendapat bantuan justru terlewat dari program perlindungan sosial pemerintah.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta, meminta pemerintah pusat segera mengevaluasi sistem penetapan desil dan melakukan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala.

Menurut Hendra, desil merupakan pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Desil 1 sampai 10 menunjukkan posisi kesejahteraan suatu keluarga, dengan angka desil yang lebih kecil menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.

“Masalahnya, kondisi masyarakat di lapangan tidak selalu sesuai dengan data desil. Ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi masuk desil tinggi sehingga tidak mendapatkan bantuan,” ujar Hendra di Medan, Rabu (7/10).

Ia menilai kesalahan pengelompokan tersebut dapat berdampak langsung terhadap hak masyarakat memperoleh program bantuan pemerintah, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bentuk perlindungan sosial lainnya.

Karena itu, Hendra meminta kementerian terkait tidak hanya mengandalkan data administratif dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perubahan pendapatan, pekerjaan, jumlah tanggungan serta kondisi ekonomi keluarga perlu diperhitungkan dalam pemutakhiran data.

“Data harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Jangan sampai orang yang sudah tidak layak menerima bantuan tetap masuk data, sementara warga miskin justru terlewat,” katanya.

Hendra juga meminta pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan dilibatkan dalam proses verifikasi. Menurutnya, aparat di tingkat bawah lebih mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi warga di wilayah masing-masing.

Koordinasi pusat dan daerah, lanjut Hendra, diperlukan untuk mengoreksi data yang tidak sesuai sekaligus mencegah terjadinya data ganda maupun salah sasaran dalam penyaluran bansos.

Komisi E DPRD Sumut akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data desil.

“Tujuannya sederhana, bantuan pemerintah harus sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” pungkasnya. (id142)