Jaga TNGL, Balai dan Pemkab Abdya Fokus Perkuat Ekonomi Warga Desa Penyangga

BLANGPIDIE (Waspada.id): Menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), tidak semata dilakukan melalui pengawasan hutan. Penguatan ekonomi masyarakat di desa-desa penyangga, juga menjadi bagian penting, agar warga memiliki sumber penghidupan berkelanjutan dan tidak bergantung secara berlebihan pada sumber daya kawasan.

Hal itu mengemuka dalam konsultasi publik penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM, di sekitar kawasan TNGL periode 2026-2030, antara Balai Besar TNGL dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Rabu (23/9).

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Jufri SAg MM, mengatakan, RPM harus menjadi landasan bersama, untuk menyelaraskan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan perlindungan lingkungan dan kelestarian kawasan.

“Pemberdayaan masyarakat harus berjalan seiring dengan menjaga lingkungan dan kelestarian hutan. Karena itu, arah kebijakan Balai Besar TNGL perlu diselaraskan dengan RKPD,” kata Jufri di hadapan Tim Balai Besar TNGL dan jajaran DPMPPPP Abdya.

Menurut Jufri, penguatan ekonomi warga perlu diarahkan pada kegiatan produktif, yang tetap berada dalam koridor konservasi. Di antaranya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara lestari, pengembangan usaha masyarakat, pemanfaatan tradisional sesuai ketentuan, serta penguatan mitigasi konflik manusia dengan satwa liar.

Ia menilai, sinergi program antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan diperlukan, agar masyarakat di sekitar TNGL memiliki pilihan sumber penghasilan yang lebih kuat, tanpa mengorbankan fungsi kawasan hutan. “Yang paling penting adalah, bagaimana membangun sinergi program. Pemberdayaan ekonomi desa harus berjalan bersama dengan perlindungan kawasan dan pemanfaatan sumber daya secara lestari,” ujarnya.

Sementara itu, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya Balai TNGL Provinsi Aceh, Iskandaruddin, didampingi Kepala SPTN I Blangpidie, Yosia Wirasylva B Ginting S.Hut M.Si, mengatakan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu unsur penting, dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi. “Masyarakat sejahtera, hutan akan terjaga,” kata Iskandaruddin.

Ia menjelaskan, sebagian besar masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan TNGL, masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Berdasarkan pemetaan pihaknya, sekitar 97 persen masyarakat tersebut, bergerak di sektor pertanian, seperti kopi, cokelat, karet dan komoditas lainnya.

Karena itu kata Iskandaruddin, program pemberdayaan perlu disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan pemahaman dan praktik pemanfaatan sumber daya, yang tidak merusak kawasan.

Khusus di Abdya, terdapat tujuh desa yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam wilayah kerja SPTN I Blangpidie. Masing-masing Bineh Krueng, Suka Damai, Babah Lhueng, Adan, Gunung Cut, Lhok Puentoy dan Kayee Aceh.

Program pemberdayaan diarahkan pada penguatan kelompok masyarakat, peningkatan kapasitas usaha produktif, pengembangan akses pasar, serta pembentukan jejaring kemitraan.

RPM 2026-2030 diharapkan menjadi acuan bersama, dalam membangun pola pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan konservasi. Dengan penguatan ekonomi warga, tekanan terhadap kawasan diharapkan dapat ditekan, sementara masyarakat memperoleh sumber penghidupan yang lebih berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut sekaligus menempatkan masyarakat desa penyangga, sebagai bagian penting dalam menjaga kawasan TNGL, bukan sekadar penerima program pemberdayaan.(id82)