LANGSA (Waspada) : Puluhan mahasiswa melancarkan aksi demonya ke Gedung DPRK Langsa menuntut agar dewan menyelesaikan kegagalan pembangunan rumah bagi masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS), Jumat (25/3).
Mahasiswa melakukan demo dengan membawa beberapa spanduk serta kanton yang bertuliskan ‘peraturan semangkin banyak pembuktian semangkin sedikit’.
Ketua SEMMI Cab Langsa, Wahyu Ramadhan, dalam orasinya menuntut kepada DPRK diantaranya meminta kepada DPRK Langsa dan Pemko Langsa untuk mencari solusi atas kegagalan pembangunan rumah bagi masyarakat DAS.
Lalu, meminta DPRK Langsa untuk tidak abai pada kesejahteraan masyarakat kota Langsa, meminta DPRK Langsa dan Pemko Langsa untuk menyelesaikan konflik interest dan kembali mendorong kepentingan publik.
Lantas, Wahyu, meminta DPRK Langsa untuk meminta maaf melalui media online, dan video kepada masyarakat DAS.
Untuk terakhir Wahyu juga meneriakan apabila Ketua DPRK Langsa tidak sanggup untuk memimpin maka lebih baik mundur dari jabatannya.
“Kita minta Ketua DPRK Langsa mundur saja dari jabatannya apabila tak mampu memimpin lembaga legislatif,” teriak Wahyu sembari di iyakan rekan lainnya.
Selain Wahyu juga ikut dalam demo tersebut, Muhammad Reza dari Sabda Govinda, Ketua SEMA IAIN Langsa, Fahri Husaini, Ketua HMJ HTN, Irvan As Shiddiq, Ketua Alarm, Fajar Aprizal dan Ketua Wilayah IV DEMFASNA.
Sementara itu Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief, didampingi Anggota DPRK Langsa, Rosmalia, dihadapan para pendemo di bawah teriknya matahari duduk bersila di halaman kantor DPR mengatakan bahwa sejauh ini DPR bukan menghambat program ini kawasan kumuh ke kawasan Timbang Langsa, bahkan mendorong pemerintah terhadap pembangunan 353 rumah bagi warga yang hidup di bantaran sungai untuk relokasi ke Gampong lain.
“Tidak ada niat kami untuk menghambat regulasi terkait terputus atau tercabutnya DAK intergrasi tersebut, bahkan kita ikut mendorongnya,” kata Zulkifli.
Perlu diketahui pada tahun 2020 ada 103 rumah, tahun 2021 ada 250 rumah lagi yang sudah dibangun bahkan pada tahun ini juga sudah diajukan sekitar 100 rumah lagi.
“Seolah-olah antara DPR dan Pemko Langaa terjadi perselisihan, itu tidak benar, DAK intergrasi itu tidak tergantung DPR saja apalagi untuk melahirkan rekomendasi hanya tidak cukup satu bulan,” tegasnya.
Akhirnya para pendemo membubarkan diri karena waktu Jumat juga sudah hampir tiba di bawah pengawalan ketat pihak Personel Polres Langsa. (crp).