KUTACANE (Waspada): Pemkab meminta Pemerintah pusat, agar membantu dana penanggulangan dampak banjir Aceh Tenggara yang semakin meluas dan tak terkendali.
Permintaan dan harapan tersebut disampaikan Pj Bupati Syakir didampingi Plt Sekdakab Yusrizal.ST, Kalaksa BPBD, Nazmi Desky S.KM dan Kadis PUPR, Sadli ST disela meninjau Jembatan Pantei Dona yang ambruk ke dasar Sungai Alas, Rabu (22/11).
Banjir bandang dan banjir sungai kali ini, ujar Pj Bupati Syakir, dampaknya sangat besar dan menimbulkan kerugian yang tak terkira. Selain menyebabkan rumah warga di Kecamatan Semadam, Bukit Tusam, Bambel, Lawe Sigala-gala serta di Kecamatan Ketambe hanyut ,rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan, diterjang banjir bandang dan banjir sungai, banjir yang terjadi medio dan penghujung November ini juga menyebabkan dua warga meninggal dunia hanyut terseret banjir bandang.
Disamping itu, kata Syakir dan Nazmi Desky, banjir yang terjadi sejak 13 hingga 21 November ini, jembatan rangka baja Mbarung yang menghubungkan Kutacane, ibukota Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Lawe Alas dan Darul Hasanah dan amblasnya oprit Jembatan Pantei Dona yang menghubungkan Kecamatan Semadam dengan Kecamatan Lawe Alas danTanoh Alas putus total.
Selain jembatan Mbarung dan Pantei Dona, banjir akiibat meluapnya sungai Alas juga, menyebabkan jembatan gantung Mendabe yang menghubungkan Kecamatan Babussalam dengan Darul Hasanah putus total dan amblasnya oprit jembatan Natam yang menghubungkan Kecamatan Badar dengan Kecamatan Darul Hasanah.
Belum lagi rusaknya fasilitas umum mulai dari jalan raya, rumah sekolah, rumah ibadah dan badan jalan nasional yang tertimbun kayu, batu, pasir dan lumpur di kecamatan Semadam, ditambah rumah warga di 90 kute (desa) yang jadi terdampak banjir.
Penanggulangan dampak banjir bandang dan banjir sungai yang semakin meluas tersebut, jelas membuat Pemkab Agara kewalahan karena sangat terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang harus diatasi dan dipenuhi.
Sebab itu, sambung Nazmi Desky, Pemkab Agara melalui BPBD meminta pihak BNPB pusat, agar membantu dana penanggulangan dampak bencana dan perbaikan sarana yang rusak dan hancur, mulai dari perbaikan jembatan, tanggul pengaman sungai serta normalisasi maupun pengerukan dasar sungai yang berpotensi menimbulkan bencana alam banjir bandang dan banjir sungai.
Jika tak ada bantuan dana dari pemerintah pusat, khususnya dari BNPB, perbaikan rehab atau perbaikan 3 jembatan agar hubungan beberapa kecamatan normal kembali, sulit direalisasikan pada tahun 2023 ini.
Sebelumnya, kata Pj Bupati, ujar Nazmi, Pemerintah Aceh berjanji akan membantu penanggulangan dampak banjir Agara senilai Rp3 miliar. “Namun, itu pun baru bisa direalisasikan tahun 2024 akan datang, sementara perbaikan jembatan Mbarung, Pantai Dona dan jembatan rangka baja Natam sangat urgen,” sebut Nazmi Desky. (b16/cseh)