SINGKIL (Waspada): Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil mengingatkan, agar pimpinan unit kerja tidak menerbitkan SK honorer siluman dalam pendataan Tenaga Non ASN berdasarkan surat Menpan RB 29 September 2022.
Sebab, munculnya data siluman ini akan berdampak terhadap pertanggungjawaban hukum baik bagi pimpinan unit kerja maupun Pejabat Pembina Kepegawaian di kemudian hari, kata Kepala BKPSDM Aceh Singkil, Ali Hasmi saat dikonfirmasi Waspada.id diruang kerjanya, Selasa (4/10).
“Hindari data honorer siluman, apabila kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Menteri PANRB, bisa berdampak terhadap pertanggungjawaban hukum,” ucap Hasmi.
Dijelaskannya, sebanyak 2.610 data honorer (Tenaga Non ASN) yang telah masuk tersebut masih akan dilakukan uji publik. Sehingga masyarakat bisa menyampaikan sanggahannya apakah data honorer tersebut sudah sesuai atau tidak.
Hal ini dilakukan sebagai upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sehingga harus dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data honorer tersebut.
“Masyarakat bisa menyampaikan sanggahannya melalui email: [email protected]. Masa sanggahan diberikan waktu mulai 03 sampai 08 Oktober 2022, silahkan disampaikan jika ada data tidak sesuai,” ucap Hasmi
Sementara itu, bagi honorer yang belum terdata akan diberikan kesempatan untuk dibuka kembali mulai 9 sampai 19 Oktober 2022.
Lebih lanjut kata Hasmi, uji publik ini dilakukan terhadap Tenaga non ASN yang telah melakukan perekaman data sesuai usulan masing-masing SKPK sebanyak 2.610 orang.
Dari jumlah itu, dirincikannya sebanyak 2.427 orang telah menyelesaikan seluruh tahapan (sudah submit).
“Kemudian 24 orang tenaga honorer kategori II (K2) dan 2.403 merupakan tenaga non ASN. Dan sebanyak 183 belum menyelesaikan tahapan pendataan (belum submit),” terangnya. (b25)
Kepala BKPSDM Aceh Singkil Ali Hasmi bersama Kadis Perikanan Saiful Umar saat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional di Jakarta baru-baru ini. Waspada/Ist