BANDA ACEH (Waspada): Wakapolresta Banda Aceh, AKBP Satya Yudha Prakasa, melakukan pengecekan kesiapan lokasi yang digunakan sebagai TPS untuk dilaksanakan PSU dan telah menempatkan personel Polri di lokasi.
“Penempatan personel Polresta Banda Aceh dan Polsek jajaran di lokasi pelaksanaan PSU guna memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi selama proses berjalan,” ucapnya di sela-sela pengecekan, Kamis (22/2)..
Menurutnya, dirinya berada di sini untuk memastikan bahwa proses PSU berjalan dengan transparan dan adil tanpa ada lagi pelanggaran sekecil apapun. “Kami berharap hasilnya bisa mencerminkan keinginan masyarakat gampong Keuramat secara keseluruhan,” ujar Satya.
Selanjutnya Satya juga memberikan apresiasi kepada seluruh petugas TPS yang telah bekerja keras untuk menjamin berlangsungnya PSU yang aman dan tertib.
“Kami mengapresiasi kerja keras petugas TPS yang telah berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan kelancaran PSU ini. Kerja sama dan dedikasi mereka sangat penting untuk menjamin integritas proses pemungutan suara. Selain itu juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah hadir untuk melakukan pencoblosan ulang, ” tutup mantan Kapolres Langsa ini.
Sebelumnya diberitakan, untuk TPS 03 Gampong Keramat, diketahui seorang wanita berinisial NA nekat membawa masuk 10 surat suara ke TPS Gampong Keuramat.
Diduga ia berbuat curang, saat pemilihan dengan memasukkan surat suara yang dibawanya. Surat suara itu merupakan surat yang telah dicoblos atas sejumlah caleg tertentu dalam pemilihan DPR RI.
Dimana dalam pasal 516 menjelaskan, “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000″.
Kemudian pasal 533 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000.
Meski begitu, pengenaan pasal tersebut harus melewati suatu mekanisme prosedur penindakan dugaan pelanggaran pidana pemilu, dimana Bawaslu Kota Banda Aceh memprosesnya bersama Sentra Gakkumdu.
Disamping itu adanya pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai prosedur administrasinya, seperti pemilih mencoblos lebih dari satu kali ini sedang dalam proses penanganan yang serius.
Sebab, hal tersebut sangat berpotensi bagi Panwaslih Kota Banda Aceh untuk merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut. (b03)