Civitas Akademika Unimal Imbau Penyelamatan Reformasi Dan Demokrasi Nasional

Jelang Pemilu 2024

  • Bagikan
Civitas Akademik Unimal menggelar kegiatan menyerukan penyelamatan reformasi dan demokrasi nasional di kampus setempat di Desa Buket Indah Kota Lhokseumawe, Senin (5/2). Waspada/Zainuddin. Abdullah
Civitas Akademik Unimal menggelar kegiatan menyerukan penyelamatan reformasi dan demokrasi nasional di kampus setempat di Desa Buket Indah Kota Lhokseumawe, Senin (5/2). Waspada/Zainuddin. Abdullah

LHOKSEUMAWE (Waspada): Menjelang Pemilu 2024 yang terasa kian memanas, Civitas Akademika Unimal mengimbau dan mengajak adanya gerakan penyelamatan reformasi dan demokrasi nasional berlangsung di kampus setempat Desa Buket Indah Kota Lhokseumawe, Senin (5/2).

Barisan Civitas Akademika Unimal menggelar kegiatan tersebut untuk menyampaikan orasinya yang termuat dalam butiran petisi.

Kemal Pasha selaku Inisiator Civitas Akademik Unimal mengatakan, situasi dan kondisi menjelang Pemilu 2024 telah menunjukkan ada ketegangan yang akut.

Hal ini disebabkan proses menuju Pemilu Serentak Nasional 2024 ini yang akan menjadi sejarah
pemilihan serentak terbesar yang dilaksanakan satu hari. Dalam prosesnya ternyata dilalui dengan berbagai masalah di antaranya, pelanggaran etik, hukum, dan moral politik.

Hal ini terbaca dari keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bahwa putusan MK
No. 90/PUU-XXI/2023 mengandung permasalahan prosedural etik akut dan memutuskan Ketua MK yang memuluskan putusan itu dengan sanksi pemberhentian sebagai Ketua MK.

Proses ini akhirnya menjadikan jalan menuju Pemilu 2024 menjadi masalah bagi integritas bangsa.

Praktik kampanye dan politik menjelang hari H, 14 Februari 2024 dipenuhi perasaan yang tidak melegakan. Ada banyak pelanggaran terjadi selama kampanye Pemilu yang tidak kunjung dieksekusi, baik oleh KPU dan juga Bawaslu.

Civitas Akademika Unimal Imbau Penyelamatan Reformasi Dan Demokrasi Nasional

“Atas dasar itulah, kami para akademisi Universitas Malikussaleh ikut menyatakan keprihatinan
atas keberlangsungan politik bangsa ini. Kami sebagai bagian dari gerakan menengah intelektual
menyerukan penyelamatan reformasi dan demokrasi dengan beberapa butir petisi,” ujarnya.

Isi petisi tersebut diantaranya, pertama mengharapkan Pemerintah menangkap suara kebatinan bangsa Indonesia yang menginginkan bersikap netral dan menjaga pranata hukum dan pemerintahan hingga
jajaran terendah agar tidak terjebak pada sikap partisan pada Pemilu 2024 ini.

Kedua, mengharapkan TNI/ Polri tetap setia pada NKRI dan menjunjung tinggi kehormatan negara dan bangsa dengan menjaga sekuat mungkin keamanan dan pertahanan nasional. Hal ini sesuai dengan sumpah jabatan Pegawai Polisi dan Sumpah Prajurit Sapta Marga sebagai patriot dan pembela ideologi negara.

Ketiga, mengharapkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) berserta jajaran di bawahnya hingga level ad hoc untuk bekerja secara profesional dan adil. Sesuai dengan motto KPU menjadikan “Pemilu 2024 sebagai integrasi bangsa” dan tagline Bawaslu “menegakkan keadilan Pemilu”.

Keempat mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Aceh, untuk menjaga kondusivitas, dengan terus menyerukan semangat penyelamatan reformasi dan demokrasi yang telah menjadi cita-cita para reformasi 1998. Cita-cita reformasi terlalu mahal untuk digadaikan demi kepentingan pragmatis Pemilu 2024. Jangan lagi mundur ke belakang dan perkuat sendi kebangsaan dengan nilai-nilai demokrasi yang kita gali dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Kelima, mengharapkan kepada rektor di seluruh Indonesia, baik kampus negeri atau swasta untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa agar dapat memilih secara cerdas dan bertanggungjawab demi kelangsungan demokrasi yang kita perjuangkan selama ini.

Pilihan cerdas akan menyelamatkan republik ini dari polarisasi dan disintegrasi bangsa.

Terakhir, kepada masyarakat Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih, gunakan hak pilih Anda pada Pilpres dan Pileg secara mandiri dan sesuai dengan hati nurani. Tidak ada seorangpun yang berhak mengatur dan menggiring pilihan karena hal itu tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang kita perjuangkan dan nilai-nilai Pancasila yang kita anut. Hanya Tuhan yang maha kuasa saja yang berhak mencabut hak asasi kita, dan kepada-Nyalah kita berserah diri. (b09)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *