SIGLI (Waspada): Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie mengingatkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie agar profesional melakukan rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Pernyataan ini disampaikan sejumlah wakil rakyat di Gedung DPRK Pidie, menanggapi banyak pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran, mulai dari rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan perekrutan PPS yang dilakukan oleh KIP setempat.
Dugaan KIP Pidie tidak profesional dalam merekrut PPK dan PPS, ini juga menjadi isu yang menyeruak dan diperbincangkan di kalangan masyarakat di daerah itu. Dari informasi yang diperoleh Waspada, beberapa dugaan tidak profesionalnya KIP Pidie dalam melakukan perekrutan diantaranya, banyak peserta peserta seleksi merasa diperlakukan tidak adil dalam proses seleksi. Ada juga dugaan KIP Pidie meloloskan orang-orang tertentu termasuk perangkat gampong.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie T. Saifullah, TS, Sabtu (7/1) menyampaikan hampir setiap hari puluhan orang menyampaikan keluhan terhadap proses perekrutan PPS yang dilakukan KIP Pidie. Mereka ada yang datang ke kantor DPRK, bertamu ke rumah dan ada yang ditemui di tempat umum seperti di coffee shop. Hampir semua diantara masyarakat peserta rekrutmen PPS menyampaikan hal yang sama.
“Masyarakat merasa apatis, karena mereka melihat penerimaan atau rekrutmen PPS, ini tidak seperti yang mereka harapkan. Kesannya, sebelum berjuang sudah ada pemenang walaupun mekanisme penerimaan dibalut oleh aturan. Artinya kalau memang aturan dijalankan seperti yang seharusnya, sikap apatis berupa kecurigaan itu tidak akan pernah ada,” kata T Saifullah, TS, yang juga Ketua DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pidie.
T. Saifullah berujar jika dugaan itu benar, sebagai mana dilaporkan oleh masyarakat peserta rekrutmen tersebut, ini bisa berimplikasi kurang baik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu itu sendiri di Kabupaten Pidie. Lanjut dia, sejatinya rekrutmen petugas badan ad hoc pemilu tersebut juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.
Pada bagian lain, minat masyarakat mengikuti rekrutmen PPS sangat tinggi. Hal itu papar T Saifullah, dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mengurus atau mengambil surat keterangan kesehatan dari Puskesmas sebagai salah satu syarat untuk ikut seleksi PPS, per gampong (desa) dapat sebanyak 40-an orang peserta.
T. Saifullah menjelaskan lahirnya sikap apatis atau dugaan tidak profesionalnya KIP Pidie dalam rekrutmen PPS, karena masyarakat melihat mekanisme perekrutan itu tidak seperti yang dibayangkan. Mereka (masyarakat peserta rekrutmen PPS) berpikir, perekrutan itu berlangsung transparan, kredibel, dan jelas. Artinya, masyarakat berharap dalam rekrutmen tersebut, siap yang terbaik dan berkompeten itu yang lulus menjadi anggota PPS. “Bukan orang-orang titipan yang diluluskan. Kalau itu yang terjadi maka kualitas hasil Pemilu ke depan juga sangat meragukan,” pungkasnya.
Ketua DPD PAN, Kabupaten Pidie Nasrul Syam, SH, menyampaikan dalam perekrutan PPS tersebut diutamakan pemenuhan kuota keterwakilan 30 persen perempuan. “Dalam perekrutan, apabila terjadi nilai yang sama antar peserta tes maka yang diutamakan lolos seleksi yang berjenis kelamin perempuan,” jelas Nasrul Syam.
Selain kuota perempuan, imbuh dia, pengalaman sebagai penyelenggara pemilu juga menjadi poin dan perhatian terutama pada saat seleksi wawancara. “ Ada regulasi yang menyebutkan PPS itu berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan per undang-undangan. Kemudian, keterwakilan perempuan 30 persen. Jadi kita tunggu saja hasil seleksi, ini apakah sesuai dengan regulasi ini,” katanya.
Sesuai Aturan
Ketua KIP Kabupaten Pidie, Fuadi!menyampaikan KIP Pidie sudah melaksanakan semua tahapan Pemilu sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku, termasuk perekrutan anggota PPS.
Kata dia, dalam melaksanakan tugas perekrutan tersebut, pihaknya bberpedoman pada PKPU nomor 8, tahun 2022 dan SE KPU 467 perubahan SE KPU 543 tentang pedoman teknis perekrutan badan adhock,
Dia menjelaskan semua proses mulai dari pengumuman, pendaftaran, tes tertulis sampai penetapan, tetap mengacu kepada aturan yang sudah ditentukan. “ Soal adanya isu calon anggota PPS sudah ada nama-nama yang lulus, saya malah balik bertanya, dari mana nama-nama tersebut, tes saja belum karena tes baru akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 14 Januari 2023,” katanya.
Karena itu, Fuadi mengimbau kepada semua masyarakat untuk tidak percaya pada isu yang berkembang dan belum tentu kebenarannya. Khusus kepada calon anggota PPS, Fuadi meminta tidak percaya pada oknum atau orang-orang yang menyatakan bisa meloloskan PPS, konon lagi harus menyetorkan sejumlah uang. “Itu sangat vtidak terpuji dan sangat bertentangan dengan aturan serta etika, memang saya juga sudah mendengar ada beberapa pihak yang mencoba melakukan hal-hal seperti itu, tetapi belum ada satu pihak pun atau lembaga atau instansi yang menghubungi saya untuk menyerahkan nama-nama yang diisukan tersebut,” katanya lagi.
Karena itu, Fuadi dengan tegas memastikan bahwa itu hanya isu. Diapun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses perekrutan PPS, ini agar berjalan sukses dan aman dengan melahirkan para petugas PPS yang memiliki integritas dalam menjalankan semua tahapan pemilu di tingkat gampong. “Terkait isu PPK banyak berkomunikasi dengam calon anggota PPS, itu sebuah kewajaran mengingat PPK ada perpanjangan tangan KIP di Kecamatan, jadi calon anggota PPS berkonsultasi denga PPK terkait informasi kapan tes tulis, apa saja syaratnya dan lain hal yang memang diperlukan informasi, kan tidak mungkin juga dari 11.000 sekian semuanya harus menelpon dan datang kekantor KIP kalau hanya untuk sekedar bertanya terkait tahapan perekrutan PPS,” tandasnya.(b06)
FOTO: Ketua KIP Pidie Fiadi (pegang mic) dan anggota I DPRK Pidie T Saifullah, TS. Waspada/Ist