LHOKSEUMAWE (Waspada): Secara keseluruhan kondisi gambut dan mangrove di Provinsi Aceh hingga saat ini masih dalam keadaan baik. Lahan gambut di Provinsi Aceh terdapat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, dan Kabupaten Singkil. Sedangkan mangrove terbaik terdapat di Pantai Timur Aceh.
“Secara umum kondisi gambut Aceh terbilang masih cukup baik. Dan ini harus terus dijaga agar tidak terjadi kerusakan, baik karena kebakaran atau dengan alasan lainnya, seperti terjadi kebakaran di lahan Gambut Rawa Tripa dulu di Aceh Barat,” sebut Kepala Kelompok Kerja Teknik Restorasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) usai memberikan kata sambutan pada pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh di Hotel Lidograha Aceh Utara, Selasa (25/10) pagi.
Ditanya mengapa begitu penting lahan gambut untuk dijaga, Agus Yasin menerangkan, bahwa lahan gambut berfungsi sebagai pengatur tata air. Jika lahan gambut rusak, maka suatu daerah dapat dikatakan menjadi daerah rawan banjir.
“Dulu pernah terjadi kebakaran di lahan Gambut Rawa Tripa di Aceh Barat. Akibat kebakaran itu telah mengancam keberlangsungan hidup orang hutan yang sepesifik dan satwa itu nyaris punah di sana. Populasinya terancam,” kata Agus Yasin, seraya menyebutkan, kerusakan lahan gambut terjadi karena beberapa faktor yaitu karena kebakaran, pembukaan lahan dan alih fungsi lahan.
Ditanya apa pentingnya mangrove bagi sebuah daerah, Agus Yasin menjelaskan, tanaman mangrove diyakini mampu mancegah terjadinya banjir dan mampu mereduksi gelombang besar. Aceh merupakan daerah rawan banjir dan rawan tsunami.
“Dan Alhamdulillah kondisi mangrove Aceh juga masih sangat baik. Mangrove Aceh terdapat di sepanjang Pantai Timur Aceh. Hasil amatan kami dari BRGM, mangrove Aceh menjadi referensi sumber bibit untuk rehabilitasi mangrove di Sumatera Utara. Potensi mangrove Aceh cukup besar. Target kerja kami hingga tahun 2024 nanti, kami dibebankan untuk melaksanakan target 1,2 juta Ha dan itu tidak termasuk Aceh,” katanya.
Anggota Komisi IV DPR-RI, TA Khalid sebagai pemilik Program Bimbingan Teknis/Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh usai membuka kegiatan tersebut kepada awak media mengatakan, kegiatan Bimtek terebut hanya dapat dilaksanakan di 9 provinsi di Indonesia dan itu tidak termasuk Aceh.
Namun di tingkat pusat, TA Khalid memperjuangkan program tersebut untuk dapat dilaksanakan di Aceh dengan alas an bahwa Aceh juga membutuhkan kegiatan tersebut. Pasalnya, mangrove Aceh banyak yang rusak disebabkan bencana tsunami. “Makanya program ini dapat kita laksanakan di Aceh pada hari ini. Mangrove harus terus kita jaga karena tanaman ini seperti kata Pak Agus Yasin, mampu mereduksi gelombang besar dan banjir,” katanya.
Kegiatan Bimtek tersebut, kata TA Khalid, bukan hanya sekedar menerima materi dari masing-masing narasumber, namun juga dapat dijadikan sebagai ruang komunikasi. “Di forum ini antara orang kecamatan dengan kabupaten dapat membangun komunikasiyang baik, begitu juga orang kabupaten dengan provinsi dan provinsi dengan orang-orang di tingkat pusat. Dalam membangun kita tidak bisa pinter sendiri tapi harus bersama-sama. Kita harus merangkul semua pihak, termasuk dalam hal menjaga lahan gambut dan mangrove di Aceh,” sebut TA Khalid.
Menjawab Waspada, TA Khalid mengatakan, para peserta berasal dari berbagai kecamatand alam wilayah Aceh Utara. Mereka ada yang berasal dari pesisir juga ada dari pedalaman. Dan rata-rata para peserta merupakan orang-orang dari Partai Gerindra. “Ini tidak bisa kita pungkiri, nanti kalau dibuat oleh partai lain, pasti pesertanya diambil dari partai mereka juga,” demikian TA Khalid. (b07).
Teks Foto: Anggota Komisi IV DPR-RI, TA Khalid, Selasa (25/10) pagi di Hotel Lidograha Aceh Utara buka kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Utara. Waspada.id/Maimun Asnawi