BLANGPIDIE (Waspada): Dalam upaya menekan angka stunting, dalam wilayah Aceh, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh, melaksanakan rapat koordinasi (rakor) Satgas Percepatan Penurunan Stunting Aceh.
Rakor dimaksud dilaksanakan di Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya), Rabu (12/10), dengan melibatkan TNI, IBI, dan TP PKK Abdya, dibuka Pj Bupati H Darmansah SPd MM.
Dalam arahannya saat mebuka kegiatan, Pj Darmansah menekankan, upaya penurunan angka stunting, harus diperkuat dengan sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait secara intensif di setiap tingkatan wilayah.
Melalui kegiatan ini, Pj Darmansah berharap, dapat menjadi momentum refleksi, sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan, bahwa Abdya mampu menciptakan SDM yang unggul, yaitu manusia yang berkualitas dan berdaya saing. “SDM ini akan menjadi kekuatan, untuk menyongsong Indonesia Negara Maju pada tahun 2045,” sebutnya.
Menurutnya, langkah-langkah mempersiapkan SDM yang unggul, harus sejak dini dimulai sebelum terjadinya kelahiran. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas SDM unggul, adalah stunting. Stunting ini tidak hanya pada persoalan pertumbuhan anak saja, namun lebih komprehensif terkait juga aspek perkembangan anak, yang nantinya berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal.
Hal ini katanya, akan berakibat pada kemampuan mental dan persiapan belajar anak, berada dibawah rata-rata anak lainnya, serta akan berakibat buruk untuk prestasi belajar anak, untuk jangka waktu yang panjang.
Ditambahkan, dalam penanganan ini, ada dua pendekatan intervensi yang dilakukan, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitive, yang difokuskan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Intervensi spesifik, adalah berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi sensitive adalah pendukung seperti penyediaan sarana air bersih, sanitasi, lingkungan sehat, dan perilaku hidup bersih sehat dari masyarakat serta pola asuh yang baik dan benar sesuai kaedah-kaedah dan norma-norma yang dianut. “Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional, dalam RPJMN 2020-2024, dengan target penurunan yang signifikan, dari kondisi 24,4 persen pada tahun 2021, menjadi 14 persen pada tahun 2024,” ujar Pj Darmansah.
Dalam upaya pencapaian target ini, telah ditetapkan sasaran dan strategi nasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI).
Tim kerja diharapkan membahas delapan hal terkait percepatan penururnan stunting, yakni memperkuat legal aspek pelaksanaan percepatan penurunan stunting, memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan stunting dalam rencana kerja pemerintah daerah, melakukan tagging anggaran intervensi spesifik, sensitive dan koordinatif, mengembangkan database perencanaan implementasi RAN-PASTI, melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar dinas badan kantor di Kabupaten Abdya,
DPRK serta pemangku kepentingan melalui Musrenbang atau rembuk stunting dan berbagai skema pendanaan, memperkuat koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar dinas serta pemangku kepentingan, mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait percepatan penurunan stunting.
“Dengan adanya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat desa dan bersama-sama TNI, IBI, TP PKK, Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang ada di 152 desa di Abdya, serta Satgas PPS, maka angka stunting di Abdya bisa mencapai target nasional, yang telah ditetapkan sebesar 14 persen pada tahun 2024,” demikian Pj Darmansah.(b21)
Teks foto: Kegiatan Rakor Satgas Percepatan Penurunan Stunting Aceh, bersama TNI, IBI, dan TP PKK Abdya, yang dilaksanakan BKKBN Provinsi Aceh, di Blangpidie, Rabu (12/10). Waspada/Syafrizal