Danantara ke Texas, Palmco di Desa: Saat Hilirisasi Butuh Pengawalan, Bukan Gorengan

Oleh: Herianto, SE

Di tengah kegaduhan politik soal susunan kabinet, Badan Komunikasi Pemerintah, dan polemik ijazah yang menjadi bola api sejak putusan MK 6 Oktober 2026, publik hampir lupa ada kerja nyata di desa.

Saat Danantara Investment Management menginvestasikan US$250 juta atau Rp4,47 triliun ke HighPeak Energy Inc di Permian Basin, Texas, banyak yang bertanya: jauh banget hilirisasinya.

Pertanyaan itu wajar. Tapi bagi DPR RI yang pada 6 Oktober 2026 baru saja mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama KSPI, KSPSI, dan KASBI, investasi ini harus dibaca lebih dalam. Bukan soal jauh atau dekat, tapi soal apakah modal global bisa kita ubah jadi teknologi dan pabrik di desa.

Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan yang mendorong persatuan dan rekonsiliasi nasional mengingatkan kita: hilirisasi tidak boleh berhenti di Jakarta, harus sampai ke desa.

Tameng Objektif: Mengapa Investasi Ini Sah

Empat fakta harus diluruskan.

Pertama, dasar hukum sah. Danantara dibentuk berdasar UU BUMN dan PP Pengelolaan Investasi sebagai sovereign wealth fund seperti Temasek Singapura dan Mubadala UEA. Mandatnya diversifikasi global untuk imbal hasil jangka panjang. Investasi lewat saham preferen konvertibel di Nasdaq (HPK) memberi perlindungan nilai dan kursi direksi.

Kedua, bukan uang APBN. Dana US$250 juta berasal dari pengelolaan aset BUMN dan imbal hasil investasi, bukan dari pemotongan bansos atau subsidi.

Ketiga, ada pengaman konstitusional. Ini investasi untuk membawa teknologi pulang, bukan menjual kekayaan ke luar. Sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Keempat, ada transfer teknologi nyata.

Transfer Teknologi Nyata: Obat Untuk Teknologi Usang Kita

Teknologi migas dan energi kita tertinggal 20 tahun.

Dari 15.000 sumur minyak di Indonesia, 80% adalah sumur tua warisan Belanda dan Orde Baru. Lifting nasional turun dari 1,6 juta barel per hari di era 1990-an menjadi hanya 600 ribu barel hari ini. Bukan karena minyaknya habis, tapi karena teknologinya usang. Kita masih pakai pengeboran vertikal konvensional yang hanya mampu menguras 25% isi reservoir.

Di Indonesia, 90% pengeboran masih vertikal. Di Permian Basin, Texas, mereka sudah pakai horizontal drilling, dibelokkan 90 derajat, menyisir reservoir sejauh 2-3 kilometer. Satu sumur horizontal setara 4-5 sumur vertikal kita.

Minyak kita banyak terjebak di batu serpih yang keras. Teknologi lama tidak mampu memecahnya. Hydraulic fracturing (fracking) menyuntikkan air, pasir, dan bahan kimia bertekanan tinggi untuk memecah batu itu. Sejak 2007, kombinasi horizontal + fracking inilah yang membuat Permian Basin menyumbang 48% minyak AS pada 2025 menurut US Energy Information Administration.

PTPN IV PalmCo pun butuh teknologi serupa. Limbah cair PKS (POME) dulu dibuang ke kolam, menjadi emisi metana. Dengan teknologi Compressed Biomethane Gas (CBG), limbah itu ditangkap dan dimurnikan jadi biometana. Ini butuh teknologi pemurnian dan kompresi gas yang sama presisinya dengan teknologi migas. Jadi belajar fracking di Texas, bisa dipakai untuk energi hijau di Tinjowan, Simalungun.

Mengapa US$250 juta ke Texas itu tepat? Karena kita tidak bisa belajar fracking dari buku. Kita harus masuk ke laboratoriumnya. Dengan investasi ini, Danantara mendapat kursi direksi di HighPeak, akses data reservoir 10 tahun, program secondment 6-12 bulan bagi insinyur Lemigas, Pertamina, dan PTPN Group, serta lisensi teknologi.

Jika berhasil, teknologi ini bisa diterapkan di 50 sumur tua prioritas di Sumatera yang hari ini tinggal 5-10 barel per hari, bisa naik menjadi 30-50 barel per hari. Tambahan 1.000 barel per hari setara Rp500 miliar per tahun untuk negara.

Kerja Sama Global: Acuan Kemajuan Atau Dikte?

Jika dikelola tanpa syarat, bisa jadi dikte. Dikte teknologi jika kita hanya jadi pembeli tanpa blueprint. Dikte finansial jika sengketa tunduk pada hukum Delaware, bukan BANI Jakarta.

Tapi jika dikelola dengan kedaulatan, ini justru acuan kemajuan. Norwegia punya Equinor belajar fracking dari Texas tahun 2008, pulang membangun teknologi di Laut Utara. Arab Saudi punya Aramco belajar horizontal drilling dari AS tahun 1990-an.

Indonesia bisa pakai pola sama dengan tiga syarat kedaulatan.

Syarat pertama, teknologi harus pulang kampung. Setiap 1 insinyur AS, wajib ada 2 insinyur Indonesia magang. Setiap 1 paten fracking di Texas, wajib ada lisensi gratis untuk 5 sumur tua di Indonesia.

Syarat kedua, modal harus beranak di desa. Hasil dividen HighPeak dengan target IRR 12-15% wajib repatriasi 50% untuk membangun pabrik CBG ke-17, ke-18, ke-19 di desa PTPN. Texas membiayai Tinjowan. Itu kemandirian ekonomi sirkular.

Syarat ketiga, standar kita yang jadi acuan. PalmCo sedang membangun 16 pabrik CBG dari limbah 17 PKS di Sumut dan Banten. Pilot di PKS Tinjowan target operasi Kuartal IV 2026. Ini teknologi hijau yang belum dimiliki Texas. Jika teknologi fracking Texas kita kawinkan dengan teknologi CBG PalmCo, kita bisa ciptakan standar baru: Green Fracking.

Palmco di Desa: Hilirisasi yang Ditunggu Buruh

Saat Danantara ke Texas, PalmCo, BUMN sawit terbesar dunia hasil merger PTPN IV, V, VI, XIII dengan luas 618.935 hektar, sedang membangun 16 pabrik CBG. Angkanya nyata: 50-100 pekerja konstruksi per pabrik, total 800-1.600 lapangan kerja, plus 8-10 green jobs permanen per pabrik. PalmCo mengelola 70.000 tenaga kerja di 150 unit, laba 2024 Rp3,67 triliun naik 149%.

Kalau Texas adalah hilirisasi ke hulu global, maka CBG PalmCo adalah hilirisasi ke hilir kerakyatan.

Solusi: 5 Pilar Pengawalan

1. Untuk DPR RI: Komisi VI, VII, IX, dan XI minta DIM sampaikan Laporan Transfer Teknologi Texas-Indonesia tiap 6 bulan dalam RDP. Syaratkan setiap investasi luar US$100 juta wajib punya pasangan investasi dalam negeri yang menyerap minimal 500 buruh.

2. Untuk Danantara: Publikasikan term sheet, alokasikan 20% imbal hasil global untuk dana hilirisasi desa, termasuk pabrik CBG PalmCo.

3. Untuk Kementerian ESDM: Buat roadmap penerapan fracking hasil Texas untuk 50 sumur tua prioritas.

4. Untuk Kementerian BUMN dan Ketenagakerjaan: Jadikan PalmCo pilot project hilirisasi hijau. Pastikan 70.000 buruh PalmCo dan 1.600 pekerja proyek CBG mendapat upah layak sesuai UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan 6 Oktober 2026.

5. Untuk Kementerian LHK: Berikan sertifikasi penurunan emisi dan carbon credit untuk 16 pabrik CBG PalmCo.

Penutup

Presiden Prabowo memberi nama Danantara, Daya Anagata Nusantara, daya masa depan nusantara. Masa depan itu tidak hanya di Permian Basin, tapi juga di Tinjowan.

Tugas DPR RI bukan menolak investasi Texas, tapi memastikan investasi itu pulang sebagai teknologi, pabrik, dan upah layak.

Dari Texas kita belajar cara memecah batu, di Tinjowan kita buktikan cara memecah kemiskinan.

Penulis adalah Aktivis 98 Mantan aktivis PRD, pengamat kebijakan agraria, ketenagakerjaan, dan hilirisasi