JAKARTA (Waspada): Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menginginkan, agar PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.: menjadi Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Intyk itu, pemerintah akan melakukan penyertaan modal kepada bank syariah terbesar di Indonesia itu.
“Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat. Nah, untuk menumbuhkan BSI, memang diperlukan kepemilikan negara secara langsung,” katanya melalui akun Twitter @Kiyai_MarufAmin, Jumat (25/2).
Dia melanjutkan bahwa negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan dewan pengurus [direksi], dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan gabungan unit usaha syariah tiga bank BUMN, dengan mayoritas sahamnya di miliki PT Bank Mandiri 50,83 persen, PT Bank Negara Indonesia 24,85 persen, PT Bank Rakyat Indonesia 17,25 persen dan sisanya dimiliki publik serta dana pensiun.
Wapres berpesan agar penyertaan modal negara ke BSI diproses sesuai ketentuan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Saya juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BSI, mengingat 3 (tiga) bank PSP ini merupakan perusahaan publik,” katanya.
Adpaun sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini.
Tidak hanya itu, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya. BSI ke depan diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas industri halal Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia. (J03)
