Oleh Dr Warjio
Koalisi Parpol menjelang Pemilu 2024 Indonesia belum final keuntungan koalisi menjadi tuntutan. Tipe mana koalisi yang akan dipilih tergantung situasi politik yang terjadi
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pihaknya belum menentukan mitra koalisi untuk Pemilu 2024. Dia mengatakan nantinya Demokrat akan berkoalisi dengan partai-partai politik yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan partai yang dipimpinnya.
AHY menyebutkan”Berbicara Pemilu 2024 akan terus menarik kita ikuti bersama, pada akhirnya partai-partai, tentu Partai Demokrat juga harus membangun kebersamaan pada akhirnya koalisi. Dengan siapa, tentu dengan partai-partai politik lain yang memiliki kesamaan,” kata AHY saat safari politik di Trenggalek (detikjatim,20/5/2022).
Selain kesamaan visi dan misi, AHY juga mengatakan syarat mitra koalisi Demokrat adalah yang sama-sama semangat dalam melakukan perubahan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan demikian, AHY yakin koalisi akan terbentuk solid. Hubungan Demokrat dengan partai politik lainnya terjalin semakin baik.
Dalam dunia politik, lanjut AHY, semua hal bisa saja terjadi. AHY menyampaikan kini Demokrat gencar turun ke lapangan untuk menyapa masyarakat, sekaligus menjaring aspirasi warga. Dia lalu menuturkan tujuan berpolitik bukanlah demi kekuasaan, namun untuk memperjuangkan nasib rakyat melalui program-program yang berpihak pada rakyat.
Menurut AHY, karena pada akhirnya itulah tujuan berpolitik bukan hanya untuk meraih kekuasaan atau posisi-posisi tertentu, tetapi ingin fokus terus memperjuangkan masyarakat kita melalui program-program pro rakyat yang dikerjakan.
Selain kesamaan visi dan misi, AHY juga menyebut syarat mitra koalisi Demokrat yaitu partai lain harus memiliki semangat dalam melakukan perubahan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Hingga kini, Partai Demokrat belum menentukan mitra koalisi untuk Pemilu 2024. Dengan syarat-syarat itu, AHY yakin koalisi akan terbentuk solid.
Tuntutan Koalisi Partai
Persyaratan koalisi partai politik,–sebagaimana disampaikan oleh AHY memberikan kesempatan kepada kita untuk memahami lebih lanjut mengapa partai politik harus berkoalisi. Apa keuntungannya dan tipe yang dapat digunakan untuk berkoalisi? Pada kesempatan ini, saya akan jelaskan fenomena yang muncul dari koalisi partai itu dalam persfektif demokrasi.
Di negara-negara demokrasi yang sudah mapan dan yang baru muncul, partai-partai yang berkuasa dan oposisi telah membentuk koalisi untuk: meningkatkan daya saing elektoral mereka; mengadvokasi reformasi demokrasi; meningkatkan pengaruh mereka dalam perumusan kebijakan; menggunakan sumber daya mereka yang terbatas secara lebih efektif; dan mencapai kesepakatan tentang program untuk pemerintah.
Di Chili, koalisi yang memenangkan referendum 1988 mencakup lebih dari selusin partai-partai politik yang mencakup mantan saingan berat dari latar belakang sosialis dan demokrat Kristen. Namun, melalui tindakan bersatu mereka mampu menghentikan upaya Jenderal Pinochet untuk memperpanjang memerintah dan kemudian memenangkan pemilihan multipartai berulang.
Dalam kasus lain, pemerintah nasional persatuan telah membantu mengantar negara melalui krisis politik dan mengamankan perdamaian, memberikan dasar bagi kesepakatan tentang reformasi luas untuk meningkatkan pemerintahan yang inklusif dan akuntabel.
Sedangkan koalisi telah membantu memajukan persaingan dan pemerintahan yang demokratis, partai-partai juga telah membentuk kemitraan untuk menikmati rampasan jabatan tanpa memperhatikan kebijakan untuk meningkatkan hasil sosial ekonomi bagi jangkauan warga seluas mungkin.
Bahkan ketika mereka bermaksud baik, koalisi secara inheren menimbulkan sejumlah tantangan bagi anggota pihak ketika mereka berusaha untuk: mempertahankan identitas pihak yang berbeda sambil menghormati kewajiban mereka untuk mitra koalisi; mengembangkan mekanisme untuk berkoordinasi dengan mitra koalisi; dan berkomunikasi tujuan dan pencapaian koalisi kepada anggota dan masyarakat umum.
Misalnya, terutama dalam konteks dengan sejarah polarisasi atau konflik politik, anggota partai mungkin melihat lintas partai kolaborasi sebagai tanda kelemahan atau pengkhianatan terhadap keyakinan inti partai. Apalagi saat individu partai-partai telah muncul dari koalisi dengan dukungan yang diperluas, yang lain – seringkali lebih kecil atau “junior” mitra dalam koalisi – telah menemukan diri mereka dengan sebagian kecil dari pangsa suara mereka sebelumnya dan a merek rusak
Di negara-negara seperti Belgia, Jerman, Belanda dan Norwegia, koalisi adalah sebuah ciri umum dari lanskap politik dan partai-partai hampir mengasahnya menjadi sebuah bentuk seni. Di di tempat lain, peningkatan fragmentasi politik telah membuat koalisi lebih umum daripada di masa lalu.
Tetapi di negara-negara yang sudah rapuh dari konflik dan dekade pemerintahan otoriter, kegagalan untuk membangun koalisi yang berhasil telah melemahkan upaya reformasi demokrasi dan berkontribusi pada ketidakpastian politik.
Dalam sistem demokrasi, partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan, memobilisasi dukungan di balik perbedaan seperangkat proposal kebijakan dan nilai-nilai politik. Ketika berkuasa, mereka berusaha untuk mengimplementasikan visi mereka.
Sebagai oposisi, mereka mengkritik atau menyajikan alternatif untuk proposal partai yang berkuasa, membantu mempertahankan akuntabilitas pemerintah dengan memberikan kontribusi untuk pengawasan eksekutif. Kompetisi ide ini mendorong masing-masing pihak untuk menyempurnakan proposalnya sendiri dan mencari titik temu dengan pihak lain; ini juga bisa memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat.
Karena itu, pluralisme dan persaingan politik diperlukan untuk demokrasi untuk berfungsi. Dalam sistem demokrasi yang dinamis, partai-partai merangkul persaingan sipil tetapi juga mampu memberikan debat, dialog, dan kompromi yang diperlukan agar demokrasi berfungsi.
Tingkat dasar antar pihak kepercayaan, dialog, dan kerja sama diperlukan untuk mencapai konsensus tentang: aturan dasar dan struktur yang mengatur persaingan politik dan pemerintahan; pengaturan untuk perdamaian dan keamanan; dan kebijakan di mana tingkat stabilitas yang tinggi diinginkan.
Misalnya, secara tradisional, konsensus politik telah mencirikan pengelolaan hasil dari sumber daya minyak Norwegia. Sebagai salah satu politisi baru-baru ini mencatat, “Dari sudut pandang kami, penting untuk memiliki konsensus tentang masalah ini. Dengan begitu banyak minyak uang, penting untuk tidak membuat politik keluar dari ini (NDI, 2015).
Tipe Koalisi
Paling tidak ada beberapa tipe dari koalisi yang dibentuk oleh Parpol. Pertama, Aliansi Elektoral (Electoral Alliances). Tujuan utama dari aliansi elektoral adalah untuk menggabungkan sumber daya dari dua atau lebih partai untuk meningkatkan hasil Pemilu bagi anggota aliansi.
Ini mungkin melibatkan penyatuan di belakang kandidat umum atau, dalam sistem pluralitas-mayoritas, setuju untuk tidak bersaing satu sama lain dalam daerah pemilihan tertentu. Seringkali, tujuan akhirnya adalah untuk mencapai pangsa suara yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan, mencapai mayoritas di legislatif dan untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Misalnya, Pelangi Nasional Koalisi, yang dijelaskan di bawah, memperebutkan dan memenangkan Pemilu Kenya tahun 2002.
Kedua, Pemerintah Koalisi (Coalition Governments). Pemerintahan koalisi biasanya terjadi ketika tidak ada satu pun partai politik yang menang mayoritas jelas di parlemen. Dalam sistem parlementer, biasanya, partai terbesar di parlemen mencapai kesepakatan dengan pihak-pihak yang berpikiran sama untuk membentuk kabinet, mayoritas legislatif dan dasar untuk pemerintah.
Berdasarkan kesepakatan kebijakan untuk koalisi, kabinet termasuk perwakilan dari partai anggota yang berbeda, dan proposal legislatifnya biasanya didukung oleh anggota parlemen (Anggota parlemen) dari partai-partai anggota. Pemerintah koalisi minoritas memiliki dukungan yang cukup untuk membentuk eksekutif dalam sistem parlementer, tetapi tidak memiliki mayoritas yang jelas di parlemen.
Akibatnya, eksekutif harus terus-menerus merundingkan dukungan untuk mengamankan pengesahan proposal legislatifnya. Di presidensial sistem, ketika partai presiden tidak memiliki mayoritas di parlemen, pembangunan koalisi mungkin diperlukan untuk mencapai kesepakatan tentang agenda legislatif yang dapat didukung oleh mayoritas anggota parlemen.
Koalisi Besar (Grand Coalistion). Koalisi besar terjadi ketika partai politik utama suatu negara – mereka yang biasanya pesaing utama untuk menguasai pemerintah–bersatu dalam pemerintahan koalisi. Membangun koalisi antara pesaing alami ini bisa sangat sulit mengingat tradisional rivalitas di antara mereka.
Koalisi besar dapat dibentuk pada saat krisis politik nasional karena tidak ada konfigurasi lain yang mungkin atau untuk membatasi pengaruh satu atau lebih pihak. Jerman mengalami sejumlah koalisi besar di mana Persatuan Demokrat Kristen (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU) dan Sosial Demokrat (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) – biasanya lawan alami – telah berkumpul untuk membentuk pemerintahan. Di Austria, Israel dan Italia, partai politik utama yang biasanya saling bertentangan memiliki membentuk koalisi besar.
Koalisi Legislatif (Legislative Coalitions). Ini biasanya melibatkan kesepakatan untuk mengejar tujuan legislatif tertentu tanpa pembagian tanggung jawab kabinet/eksekutif. Ini adalah yang paling umum di antara, tetapi tidak eksklusif untuk, partai oposisi Pemerintah Persatuan Nasional.
Pemerintah persatuan nasional biasanya terbentuk ketika negara-negara menghadapi krisis politik nasional. Mereka sering memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengembangan yang baru konstitusi dan reformasi mendasar lainnya. Alokasi kursi dan tanggung jawab mungkin dinegosiasikan tanpa manfaat dari pemilihan demokratis atau kesepakatan tentang hasil pemungutan suara.
Pemerintah Persatuan Nasional (Governments of National Unity). Pemerintah persatuan nasional biasanya terbentuk ketika negara-negara menghadapi krisis politik nasional. Mereka sering memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengembangan yang baru konstitusi dan reformasi mendasar lainnya. Alokasi kursi dan tanggung jawab mungkin dinegosiasikan tanpa keuntungan dari pemilihan demokratis atau kesepakatan tentang hasil pemungutan suara.
Penutup
Betapapun koalisi Parpol menjelang Pemilu 2024 Indonesia belum final keuntungan koalisi menjadi tuntutan. Tipe mana koalisi yang akan dipilih tergantung situasi politik yang terjadi. AHY dan tentu sja pimpinan elit Parpol lainnya tentu masih melihat peluang yang ada baik ditinjau dari sisi kesesuain visi atau bahkan kursi yang di dapat dalam Pemilu 2024.
Penulis adalah Dosen ilmu Politik, Fisip USU.