Medan

Fraksi Nasdem DPRD Medan Dukung Kebijakan PUD Pasar Tingkatkan PAD

Fraksi Nasdem DPRD Medan Dukung Kebijakan PUD Pasar Tingkatkan PAD
Ketua dan Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah dan Antonius Tumanggor, memberi keterangan kepada wartawan, Selasa (14/4). Waspada.id/ist
Kecil Besar
14px

MEDAN (Waspada.id): Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan, menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dari jajaran Direksi PUD Pasar Kota Medan, guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Nasdem, Afif Abdillah didampingi Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Nasdem, Antonius Tumanggor, kepada wartawan, Selasa (14/4).

“Kita sangat mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh manajemen PUD Pasar Kota Medan untuk peningkatan PAD dan perbaikan manajemen,” ujarnya.

Afif menjelaskan, berbagai program dan kebijakan yang diambil oleh manajemen PUD Pasar Kota Medan diyakini berdasarkan perencanaan yang terukur disertai berbagai pertimbangan atas masuknya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena itu, Fraksi Nasdem meminta agar seluruh kebijakan di PUD Pasar dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas dan manajemen yang baik.

“Kita yakin dengan manajamen yang baik dan profesional maka target PAD dari PUD Pasar akan tercapai. Saat ini dari 53 pasar yang kita punya, pendapatannya masih bisa dikatakan terlalu kecil dan tidak layak,” ungkapnya.

Sementara itu, Antonius Tumanggor mengatakan salah satu kebijakan dari PUD Pasar yang banyak dikritik adalah berkaitan dengan pergantian vendor untuk bekerjasama.

Menurutnya, hal itu menjadi hal yang biasa namun harus tetap dikomunikasikan dengan baik dan mengedepankan prinsip keterbukaan.
“Kami meminta, merubah manajemen yang lama dan menciptakan manajemen yang baru itu harus dilakukan dengan mengedepankan komunikasi. Dirut sekarang kami yakin memang sangat ingin memperbaiki manajemen,” pungkasnya.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program, Fraksi Nasdem juga mendorong agar direksi PUD Pasar tetap berkonsultasi dengan para stakeholder terkait baik pihak kejaksaan maupun BPK. Hal ini untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar berkaitan dengan kebijakan yang ditempuh.

“Berkonsultasi dengan stakeholder terkait itu tentu perlu untuk memastikan bahwa rencana dan kebijakan di PUD pasar tidak melanggar regulasi,” tambah Afif Abdillah. (Id141)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE