TERNATE (Waspada): Muzakarah ke-8 Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI) yang dilaksanakan baru-baru di Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, menghadirkan para ulama sufi dan penggiat thariqoh yang ada di Kawasan Asean dan Nusantara, menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada pemimpin dunia.
Rekomendasi hasil muzakarah ulama sufi di Kota Ternate itu, mendapat dukungan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Maluku Utara Dr. Samlan Hi Ahmad, M.Pd. Dukungan tersebut ditandai dengan adanya tanda tangan masing-masing pihak.
Disamping itu, perwakilan dari Negara Malaysia dan Brunei Darussalam, Murabbi MPTTI Abuya Syekh Haji Amran Waly Al-Kholidi, Sultan Ternate, Wali Kota Ternate, Ketua MUI Maluku Utara, Kapolres Ternate, Ketua ICMI Orwil Propinsi Maluku Utara, Ketua Kerukunan Ulama Nusantara, Guru Besar Ilmu Tasawuf UIN Sunan Ampel Surabaya dan Kementrian Agama RI, seluruhnya memberikan dukungan pada hasil Muzakarah ke-8 MPTTI bersama ulama sufi dan penggiat thariqoh di Nusantara.
Adapun isi dari rekomendasi Muzakarah MPTTI di Ternate menyebutkan, antara lain:
- Tasawuf Kesufian merupakan ajaran Ihsan sebagai rukun agama yang ketiga setelah Islam dan Iman. Mengajarkan kepada kita untuk beribadah yang baik, berakhlak mulia, beriman dan berma’rifat dengan tauhid yang hakiki lepas dari Kesyirikan, Kenifakan, dan Kefasiqan, oleh karena itu perlu dikembangkan di tengah masyarakat untuk diamalkan dalam kehidupan keseharian.
- Berkontribusi bagi perbaikan keadaan bangsa dan negara menuju Indonesia Emas tahun 2045, maka ulama tasawuf mengamanatkan ajaran tauhid tasawuf dalam pembangunan mental spiritual.
- Sehubungan dengan terjadinya invasi zionis Yahudi Israel ke Palestina yang mengakibatkan jatuhnya korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, seperti anak-anak, perempuan dan orang tua jompo, maka peserta Muzakarah Ternate mengutuk peristiwa tersebut dan menghimbau agar kekejaman dan kezaliman dihentikan, melalui otoritas pemimpin negara-negara di dunia.(m29)
Waspada/Ist
Muzakarah ke-8 MPTTI di Ternate, Maluku Utara ditandatangani para ulama dan umara, termasuk Ketua MUI Maluku Utara.