JAKARTA (Waspada): Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung partai politik yang suka membajak kader partai politik lain, dengan menyatakan partainya bukanlah klub sepakbola yang biasa melakukan jual beli pemain.
Hasto mengungkapkan hal itu ketika berbicara di hadapan lebih dari 3000 anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten/kota, yang mengikuti Bimbingan Teknis (PDIP) di Jakarta Barat, Selasa (14/6/2022).
Soal isu pemilihan presiden (pilpres). Hasto kembali menegaskan keputusan mengenai itu berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Tugas kader adalah berkonsolidasi, memperkuat gerak ke bawah, membantu rakyat mengatasi persoalan yang dihadapi.
Kunci elektoral partai adalah ketika mampu membantu menyelesaikan permasalahan rakyat, bukan elektabilitas hasil pencitraan. Bila elektabilitas diperoleh dari kerja pencitraan, itu sifatnya semu.
“Jadi kita ini (PDIP) partai politik, bukan klub sepakbola, yang ketika melihat pemain handal dari klub sepak bola yang lain, lalu kita tergoda untuk merekrut dan membajak pemain sepak bola dari klub lain,” kata Hasto.
Menurutnya kalau itu terjadi, maka pasti watak politik adalah kekuasaan kapital. Pasti calon-calon yang dibajak itu hanya dipakai untuk kepentingan kekuasaan dan kapital, Bukan untuk kepentingan membangun bangsa dan negara.
Hasto juga menyinggu parpol yang masih jaih-jauh hari sudah berbicara calon presiden. Di acara itu, hadir Ketua KPU Hasyim Asyari. Hasto bercerita, dia sempat bertanya kapan pendaftaran capres-cawapres akan dibuka oleh KPU, dan dijawab pada Agustus 2023.
“Masih Agustus 2023 saudara-saudara. Masih ada waktu panjang bagi ibu ketua umum kita untuk mempertimbangkan dan melihat semuanya dengan baik. Sebab yang dicari Ibu Megawati bukan sekedar presiden dan wakil presiden, namun calon pemimpin bangsa yang berani bertanggung jawab akan masa depan 270 jutaan rakyat Indonesia,” kata Hasto.
Ditegaskan Hasto, PDIP bukanlah klub sepakbola seperti dimaksud di atas, dan bukan gerombolan politik. Namun partai politik yang memiliki kaderisasi politik demi menghadirkan kepemimpinan yang mumpuni.
“Makanya kita punya sekolah partai, memperkuat institusionalisasi partai, membangun sedikitnya 82 kantor selama pandemi. Artinya kita bangun kelembagaan, parpol sebagai kekuatan kolektif. Melalui kaderisasi mengajarkan teori politik dan ideologi,” ulas Hasto.
Kondisi ideal menurut Hasto adalah ketika partai politik menyiapkan calon pemimpin dari internal partai. Bakal calon diterima dan digembleng melalui proses kaderisasi, lalu diuji di lapangan sebelum dicalonkan ditingkatan eksekutif maupun legislatif, tukas Hasto.
Isu Reshuffle KabinetWakil Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo menyatakan pihaknya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo menyangkut isu reshuffle kabinet. PDIP sejauh ini merasa bahwa kader partainya yang ditugaskan di kabinet bekerja baik-baik saja.
Kata Arif, semua pihak selama ini banyak memikirkan isu reshuffle, namun faktanya tidak pernah ada reshuffle.
“Jadi saya kira ya kabinet baik-baik saja. Tetapi kalau itu menyangkut kader partai, kami sudah pasti akan berkomunikasikan sebaik-baiknya kepada pak presiden, secara khusus ketua umum. Karena menteri, wakil menteri, presiden, wakil presiden, adalah titah ketua umum,” kata Arif sembari mengakui sampai saat ini belum ada informasi mengenai reshuffle. (Irw/J05)