JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Adat Desa yang berisi tentang kearifan lokal serta budaya gotong royong masyarakat yang sedang diperjuangkan Lembaga Pelindung dan Pelestari Budaya Nusantara (LP2BN).
“Saya selalu mengapresiasi elemen-elemen masyarakat yang terus menjaga agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan, seperti kata Bung Karno dalam Trisakti. Saya mendukung terbitnya Perda Adat Desa yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman LP2BN,” kata Puan saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur, Rabu (15/6/2022), dan melakukan audiensi dengan LP2BN dan kelompok Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Surabaya.
Dialog antara Puan dengan perwakilan LP2BN dan pendamping PKH berlangsung santai dan hangat. Dalam kesempatan tersebut, ada 50 orang perwakilan LP2BN yang mengikuti audiensi. Mereka meminta dukungan dari Puan terhadap rancangan Perda Adat Desa yang berisi tentang kearifan lokal serta budaya gotong royong masyarakat.
Perwakilan LP2BN juga meminta dukungan dari DPR untuk pelaksanaan lomba sejarah desa secara nasional. Mereka berharap, lomba tersebut dapat memperebutkan Piala Ketua DPR.
Puan pun berjanji untuk menjadikan masukan-masukan dari LP2BN sebagai amunisi bagi DPR dalam memperjuangkan kejayaan budaya nasional. Ia mengatakan, hal tersebut merupakan cita-cita luhur yang harus terus diperjuangkan oleh setiap anak bangsa.
Mantan Menko PMK itu mengingatkan, Indonesia bisa menjadi negara besar berkat kekayaan budaya. Oleh karenanya, inisiatif dalam memajukan budaya nusantara harus terus didukung.
“Semoga kerjasama kita terus semakin produktif dalam menjadikan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan,” tukas cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Dalam kesempatan yang sama, Puan berdialog dengan 67 Pendamping PKH yang bertugas untuk mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial kepada keluarga miskin itu.
“Terima kasih kepada pendamping PKH atas dedikasinya selama ini telah mendampingi rakyat penerima bantuan secara sabar,” ujarnya.
Puan juga berbagi pengalamannya ikut terlibat mendampingi warga pada program PKH ketika masih menjabat sebagai Menko PMK. Saat itu, ia mengajari penerima PKH untuk membuka rekening, mengurus uang di bank, hingga cara mengambil uang di ATM.
“Sekarang semuanya lewat kantor pos. Memang butuh kesabaran ekstra untuk mengurus PKH,” tuturnya.
Meski begitu, Puan mengingatkan tujuan Bantuan sosial (Bansos) PKH adalah untuk penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul. Untuk itu, peran pendamping PKH disebutnya sangat penting.
“Tujuan PKH adalah untuk mensejahterakan keluarga, ini program yang sangat bermanfaat bagi keluarga miskin, khususnya bagi ibu-ibu. Kita harus dalam satu barisan, karena kita punya cita-cita sama mewujudkan keluarga sejahtera. Maka pendamping PKH harus sabar dan berjuang untuk kesejahteraan Indonesia,” tandasnya.
Di sisi lain, Puan menyoroti maraknya aksi yang merugikan warga dengan modus penerimaan bantuan PKH, baik penipuan hingga pencatutan identitas dan dana bantuan.
“Pendamping PKH harus bisa melindungi para penerima PKH agar tidak ditipu, tidak ditakut-takuti oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab,” tegas Puan.
Ketua DPR juga mendengar berbagai kesulitan yang dialami pendamping PKH selama menjalankan tugasnya. Puan mengatakan, DPR akan membantu memberikan solusi dengan memberikan masukan kepada Pemerintah agar kendala-kendala PKH di lapangan dapat diatasi.
“Kami akan senantiasa terus berada di sisi Pendamping PKH dan kami harapkan bapak-ibu terus mendampingi para penerima PKH agar hak keluarga miskin dapat tersalurkan,” tutupnya. (J05)