JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar penggunaan anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 dilakukan secara efektif, efisien dan dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu Selasa, 14 Juni 2024.
Anggaran sebesar 76,6 triliun rupiah itu harus bisa digunakan secara maksimal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kalau menurut saya dari apa yang sudah disepakati jadi pegangan. Misalnya dari DPR sudah menyepakati Rp76,6T itu sebaiknya KPU berusaha mengakomodir kebutuhan-kebutuhan. Diefisienkan saja apa yang sudah disepakati,” kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin pada wartawan sebagaimana dikutip dari relis yang diterima di Jakarta, Senin (13/6/2022).
Alvin mengapresiasi komitmen DPR untuk mengawal optimalisasi penggunaan anggaran pemilu.
“Bisa betul-betul akan dikawal, karena contohnya saja PDIP, mereka mendukung Pemilu 2024, tentunya mereka kepengen Pemilu ini berjalan lancar.” tambah Alvin
Senada dengan Alvin, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati juga menekankan penggunaan anggaran Pemilu 2024.
“Untuk anggaran Pemilu 2024 sebetulnya yang terpenting anggaran dipastikan untuk memaksimalkan tahapan Pemilu 2024. Hal-hal seperti kebutuhan kantor atau alat transportasi bisa memanfaatkan yang sudah ada,” kata Khairunnisa.
Penentuan anggaran sebesar Rp76.6 T oleh DPR dilakukan bersama dengan pemerintah dan KPU. Jika ada kekurangan dana, kata dia, sebaiknya KPU bisa memaksimalkan dana yang sudah tersedia. Namun yang terpenting, anggaran tersebut tersedia tepat waktu.
“Ibaratnya anggaran ini bahan bakarnya. Kalau anggaran belum turun tapi tahapan dimulai tentu bisa berdampak pada pelaksanaan tahapan,” kata Khairunnisa.
Bicara pengawasan, selain DPR ada beberapa pihak yang bisa diajak ikut mengawasi.
“ Untuk pengawasan anggaran pemilu, DPR bisa mengajak serta institusi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Serta meminta KPU terbuka dalam proses pengadaan barang dan jasanya,“ saran Khairunnisa.
KPUPembukaan tahapan pemilu Selasa besok, rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara dan partai politik.
“Kita ingin pastikan ke seluruh warga bangsa bahwa KPU sudah sangat siap menyelenggarakan pemilu,” kata komisioner KPU, Mochammad Afifuddin.
KPU meminta semua pihak terkait untuk bekerjasama. “Semua pihak, kita minta berpartisipasi pada Pemilu 2024, karena KPU tidak mungkin bekerja sendiri,” tambah anggota KPU Betty Epsilon Idroos.
Untuk persoalan logistik yang disebut-sebut bakal jadi kendala, Betty mengatakan KPU sudah mempersiapkan skenarionya.
“Logistik kita sudah rancang pasca penetapan masa kampanye. Beberapa hal memang sudah disiapkan metodologinya seperti apa, dan kita nunggu peraturan presiden (perpres) keluar dari presiden untuk pengadaan logistik,” jelas Betty.
Sementara itu, perempuan yang juga Koordinator Data dan Informasi KPU ini tengah berkutat untuk pemutakhiran data pemilih.
“Kita kan memang ada rangkaian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, jadi tingkat provinsi sudah diplenokan. Nanti kita plenokan minggu ketiga Juni 2022,” ungkap Betty.
(J05)