P.SIDIMPUAN (Waspada): Empat hari setelah dilantik menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. Letnan Dalimunthe SKM. MKes, mengikuti Rapat Koordiansi Nasional (Rakornas) bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Rakornas tentang Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) ini dihadiri para Menteri Koordinator, Menteri, pimpinan lembaga tinggi negara dan kepala daerah se Indonesia.
Pj. Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe hadir di Rakornas ini didampingi Asisten II Rahuddin Harahap, Kepala Badan Keuangan Adi Supriadi dan Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Aditya Syahputera.
“Program digitalisasi ini sangat penting dan sudah merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan sistim birokrasi. Kita harus mengikuti segala perkembangannya,” terang Letnan.
Daerah yang menolak digitalisasi, sebutnya, dipastikan akan tertinggal dan menjadi korban perubahan. Karena itu Pj. Wali Kota Padangsidimpuan sangat mendukung setiap langkah pemerintah pusat untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah.
“Pemko Padangsidimpuan, sejak lama sudah tancap gas soal digitalisasi ini. Hampir semuanya sudah berbasis digitalisasi, termasuk urusan parkir kendaraan,” katanya.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, saat membuka Rakornas P2DD, menyampaikan sejumlah arahan strategis yang bertujuan mempercepat digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah.
Katanya, ada lima poin penting dalam percepatan itu. Yakni mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) segera menetapkan regulasi pendukung UU RI No.1 tahun 2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD.
Kemudian mengajak Pemda untuk terus mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta pengelolaan Belanja Daerah.
Menekankan pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan digital di daerah.
Memperkuat ekosistem digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendukung digitalisasi transaksi Pemda. Terakhir, memperkuat sistim informasi pengelolaan keuangan dan transaksi Pemda untuk menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Arahan Wakil Presiden ini kemudian akan menjadi topik pembahasan utama pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) di tahapan P2DD berikutnya.
Perlu diketahui, Rakornas P2DD adalah forum tertinggi yang menghadirkan pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh kepala daerah sebagai Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di tingkat pusat dan daerah.
Rakornas ini mengusung tema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah Untuk Indonesia Maju.” Dihadiri Menko Perekonomian dan Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro,
Hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. (a05)