Batubara Fokus Transformasi Reformasi Birokrasi

Musrenbang RPJPD 2025-2045

  • Bagikan
  JALANNYA Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Pemkab Batubara di aula kantor bupati setempat.Waspada/Ist
  JALANNYA Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Pemkab Batubara di aula kantor bupati setempat.Waspada/Ist

  LIMAPULUH (Waspada): Pemerintah Kabupaten Batubara menyiapkan kebijakan yang berfokus pada transformasi reformasi birokrasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pembangunan manusia dan pelayanan dasar serta transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

  Hal itu dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 di aula kantor Bupati Batubara, Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Limapuluh, Selasa (23/4).

  Adapun visi yang diangkat Musrenbang kali ini adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Batubara yang cerdas, tangguh, maju, berbudaya, berkeadilan dan berkelanjutan”.

Batubara Fokus Transformasi Reformasi Birokrasi

  Penjabat (Pj) Bupati Batubara Nizhamul, SE, MM, yang diwakili Asisten II Bambang Hadisuprapto mengatakan, tujuan Musrenbang adalah untuk membahas rancangan RPJPD kabupaten/kota terkait visi, misi, isu strategis atau permasalahan pembangunan daerah dan arah kebijakan jangka panjang daerah.

  “Yakni untuk merumuskan permasalahan dan isu strategis, visi dan misi, serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selama kurun waktu 20 tahun ke depan dari tahun 2025 hingga 2045, dan kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah,” tukasnya.

  Berdasarkan data Bapelitbangda Batubara, capaian pembangunan jangka panjang hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 yakni pendapatan perkapita di Kabupaten Batubara mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Tahun 2011 pendapatan perkapita mengalami kenaikan yang cukup tinggi senilai Rp24.652,11 ribu menjadi Rp44.325,91 ribu.

  Untuk mencapai Kabupaten Batubara yang maju dan berdaya saing, pentingnya saran, masukan serta inovasi dari berbagai pihak.

  “Di sini diharapkan semua pimpinan dan aparatur diperangkat daerah serta seluruh stakeholder berperan aktif. Dengan demikian penyelenggaraan pambangunan tahun 2025-2045 akan lebih terarah, terukur dan menyentuh masyarakat serta dapat menjawab isu-isu strategis, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat,” terang Bambang.(,a.18)

  • Bagikan